Kementerian Keuangan menjawab sindiran mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli soal utang negara | PT Rifan Financindo Berjangka
"Langkah itu pun dilakukan dengan hati-hati dengan menjaga rata-rata jatuh tempo utang agar tidak menurun secara drastis. Itu adalah sikap kehati-hatian dan jelas bukan ugal-ugalan. Makanya, peringkat negara mendapat investment grade," terang Nufransa
Mengapa arah yang baik dan hati-hati tersebut justru dikritik dan dituduh ugal-ugalan? Bukankah yield surat utang pemerintah pada 2016-2017 terus turun sewaktu Fed Rate (bunga acuan The Federal Reserve, bank sentral Amerika Serikat) meningkat tiga kali? Fakta ini tidak disebutkan," katanya.
Selanjutnya, terkait Debt Service Ratio (DSR) atau rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor suatu negara, ia merinci posisinya 19 persen pada 2013 lalu, 23,9 persen pada 2014, dan terus meningkat mencapai 34,2 persen pada 2017.
Namun, peningkatan DSR bukan karena biaya bunga yang tinggi, melainkan cicilan pokok utang jatuh tempo yang besar pada tahun ini. Pemerintah berupaya menurunkan beban bunga utang dengan mengembangkan instrumen utang jangka pendek di dalam negeri.
Apabila dirinci, keseimbangan primer dalam lima tahun terakhir, yakni minus Rp98,6 triliun pada 2013, minus Rp93,3 triliun pada 2014, minus Rp142,5 triliun pada 2015, minus Rp125 triliun pada 2016, dan minus Rp121,5 triliun pada akhir tahun lalu.
"Bukankah pak RR (Rizal Ramli) adalah bagian dari pemerintah pada periode 2015-2016, dimana keseimbangan primer justru mengalami kenaikan tinggi," imbuh dia.
Menurut Nufransa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mengendalikan tren negatif keseimbangan primer secara hati-hati, agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.
Makanya, dalam beberapa tahun ke depan, defisit diproyeksikan semakin menciut dan keseimbangan primer semakin membaik.
Kementerian Keuangan menjawab sindiran mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli soal utang negara. Kementerian Keuangan juga mempertanyakan tudingan lampu kuning utang negara saat lembaga pemeringkat internasional, seperti Moody's S&P, JCRA menyatakan bahwa Indonesia investment grade.
Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan mengatakan apabila membandingkan antar negara-negara di dunia, rasio utang Indonesia relatif kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Disebut gali lubang tutup jurang? Bukankah pemerintah terus menurunkan defisit APBN dan primary balance. Sejak 2012, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer," ujarnya melalui laman Facebook, Minggu (8/4).
Kemenkeu Jawab Tudingan Rizal Ramli Yang Sebut Pemerintahan Jokowi-JK Ugal-Ugalan | PT Rifan Financindo Berjangka
Buktinya saat ini, beberapa lembaga pemeringkat ekonomi dunia seperti Moodys, Fitch, S&P, JCRA dan Rating & Investment menyatakan bahwa Indonesia adalah investment grade. Atau sederhananya, Indonesia sangat aman dalam mengelola keuangannya.
Dengan demikian, lanjut Nufransa, dari kebijakan yang saat ini tengah dijalankan pemerintahan Jokowi – JK–dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan defisit akan semakin mengecil. Lalu primary balance akan makin seimbang atau bahkan mencapai surplus.
“Mengapa arah yang baik dan prudent tersebut justru dikritik dan dituduh ugal-ugalan?” tanyanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memang kerap diserang soal kebijakan hutang. Berkali-kali Sri Mulyani kerap menegaskan, dibawah kepemimpinannya, Kementerian Keuangan akan mengelola hutang sebaik mungkin.
“Sejak tahun 2012, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer,” terangnya.
“Bukankah Pak RR adalah bagian dari pemerintah pada tahun 2015-2016, dimana primary balance justru mengalami kenaikan tinggi? Sejak pertengahan 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mengendalikan tren negatif tersebut secara hati-hari agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menjawab tuduhan Rizal Ramli yang menyebutkan pemerintahan saat ini sedang menjalankan prinsip ‘gali lobang tutup lobang’. Nufransa menjelaskan, justru pada faktanya, saat ini pemerintah terus melakukan penurunan defisit APBN dan primary balance.
lembaga-lembaga perbandingan antarnegara tersebut–Indonesia justru disebut memiliki rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN yang relatif kecil dan berhati-hati.
Kementerian Keuangan menjawab tudingan pengamat politik Rizal Ramli yang pernah menyebutkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, telah ugal-ugalan. Khususnya dalam penyusunan kebijakan terkait keuangan negara.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti balik mempertanyakan Rizal Ramli (RR) yang enggan memakai standar perbandingan antar negara-negara dunia. Untuk mengukur rasio utang Indonesia terhadap PDB.
“Mengapa menolak menggunakan indikator yang digunakan untuk membandingkan antara negara? Mengapa alergi dan protes bila Indonesia disebutkan dalam situasi baik oleh lembaga-lembaga internasional. Itu ibarat pepatah “buruk muka cermin dibelah”,” kata Nufransa dalam tulisannya yang dimuat Kompas.com pada Minggu (8/4/2018).
Ini Jawaban Kemenkeu kepada Rizal Ramli soal Utang RI | PT Rifan Financindo Berjangka
Selanjutnya, terkait Debt Service Ratio (DSR) atau rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor suatu negara, ia merinci posisinya 19 persen pada 2013 lalu, 23,9 persen pada 2014, dan terus meningkat mencapai 34,2 persen pada 2017.
Namun, peningkatan DSR bukan karena biaya bunga yang tinggi, melainkan cicilan pokok utang jatuh tempo yang besar pada tahun ini. Pemerintah berupaya menurunkan beban bunga utang dengan mengembangkan instrumen utang jangka pendek di dalam negeri.
“Langkah itu pun dilakukan dengan hati-hati dengan menjaga rata-rata jatuh tempo utang agar tidak menurun secara drastis. Itu adalah sikap kehati-hatian dan jelas bukan ugal-ugalan. Makanya, peringkat negara mendapat investment grade,” tandas Nufransa.
Bukankah pak RR (Rizal Ramli) adalah bagian dari pemerintah pada periode 2015-2016, dimana keseimbangan primer justru mengalami kenaikan tinggi,” katanya
Menurut Nufransa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mengendalikan tren negatif keseimbangan primer secara hati-hati, agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.
Makanya, dalam beberapa tahun ke depan, defisit diproyeksikan semakin menciut dan keseimbangan primer semakin membaik.
“Mengapa arah yang baik dan hati-hati tersebut justru dikritik dan dituduh ugal-ugalan? Bukankah yield surat utang pemerintah pada 2016-2017 terus turun sewaktu Fed Rate (bunga acuan The Federal Reserve, bank sentral Amerika Serikat) meningkat tiga kali? Fakta ini tidak disebutkan,” ujarnya.
Jika dirinci, keseimbangan primer dalam lima tahun terakhir, yakni minus Rp98,6 triliun pada 2013, minus Rp93,3 triliun pada 2014, minus Rp142,5 triliun pada 2015, minus Rp125 triliun pada 2016, dan minus Rp121,5 triliun pada akhir tahun lalu.
Kementerian Keuangan menjawab sindiran yang disampaikan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli terkait utang negara. Kemenkeu pun mempertanyakan tudingan lampu kuning utang negara saat lembaga pemeringkat internasional, seperti Moody’s S&P, JCRA menyatakan bahwa Indonesia investment grade.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menjelaskan, bila membandingkan antar negara-negara di dunia, rasio utang Indonesia relatif kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Disebut gali lubang tutup jurang? Bukankah pemerintah terus menurunkan defisit APBN dan primary balance. Sejak 2012, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer,” paparnya melalui laman Facebook, Minggu (8/4/2018).