Pemerintah menjanjikan jaminan pasokan dan harga pada distribusi LPG tertutup | PT Rifan Financindo Berjangka
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wiratmadja Puja menyampaikan, dengan disbtribusi tertutup ini maka konsumen akan membeli LPG 3 kilogram (kg) dengan harga maksimal sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Pemerintah menjanjikan jaminan pasokan dan harga dalam penerapan sistem distribusi LPG tertutup. Saat ini proyek percontohan sedang berjalan di Tarakan, Kalimantan Utara.
Sebetulnya ada tiga kota yang rencananya dijadikan percontohan, yakni Batam, Bali, dan Tarakan. Namun, menurut Wiratmadja, dari ketiganya hanya Tarakan yang kooperatif menjalankan proyek percontohan ini.
Sayangnya, Wiratmadja tidak menjelaskan apa alasan keberatan dari Batam dan Bali. "Tidak etis kalau saya sampaikan," ujar Wiratmadja.
Dia menyampaikan, dengan distribusi tertutup ini nantinya setiap rumah tangga yang memiliki kartu pembelian LPG 3 kg akan mendapatkan jatah tiga tabung setiap bulan.
Sementara itu, bagi usaha mikro akan mendapatkan jatah sembilan tabung setiap bulan. "Jadi lebih terjamin. Harusnya ibu-ibu enggak demo," imbuh Wiratmadja.
Saat ini pemerintah tengah melakukan proyek percontohan untuk distribusi tertutup di Tarakan.
Sebab, sistem distribusi tertutup ini menggunakan sitem pembayaran non-tunai mulai dari Pertamina, agen, sampai ke pangkalan LPG.
"Kalau HET-nya Rp 15.000, ya konsumen beli Rp 15.000. Tidak harus Rp 18.000 atau Rp 20.000 per tabung. Ini jaminannya nanti," kata Wiratmadja dalam diskusi dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (9/9/2016).
Bila Efektif, Pola Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg Hemat Rp18 T | PT Rifan Financindo Berjangka
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan saat ini distribusi gas yang disubsidi pemerintah masih belum tepat sasaran. Dengan demikian, pihaknya melakukan uji coba distribusi tertutup LPG 3 kg di beberapa kota tahun ini.
Pelaksanaan distribusi tertutup gas jenis liquefied petroleum gas (LPG) atau Elpiji ukuran 3 kg akan menghemat anggaran sebesar Rp18 triliun.
Saat ini, dia menyebut pemerintah mengompensasi harga Elpiji 3 kg sebesar Rp4.300 kg atau sekitar Rp12.900 per tabung. Namun, penerima subsidi tersebut seharusnya merupakan keluarga tak mampu secara ekonomi dan usaha mikro.
Pada tahap awal penerapan distribusi LPG 3 kg, jumlah penerima sebanyak 54,9 juta rumah tangga dan 2,29 juta usaha mikro. Total LPG yang dibutuhkan sebanyak 556 juta kg dengan anggaran sebesar Rp28,58 triliun. Pada tahap ini, ditargetkan kebocoran distribusi LPG bisa ditekan sebanyak 15%.
Dalam distribusi tertutup, nantinya hanya kategori tersebut yang berhak menikmati Elpiji 3 kg. Alhasil, bila bisa diterapkan secara penuh, pada 2018 pihaknya akan menghemat subsidi sebesar Rp18 triuliun. "Jika dilaksanakan dengan baik, subsidi Rp18 triliun bisa digunakan untuk hal-hal lainnya," ujarnya saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (9/9/2016).
Namun, bila kategori penerima sudah dikerucutkan menjadi 15,5 juta rumah tangga dan 2,29 juta usaha mikro, kebutuhan akan menurun menjadi 201 juta kg dan anggaran menjadi Rp10,39 triliun.
Dengan demikian, pihaknya harus memastikan sebaran infrastruktur distribusi juga alternatif LPG harus terjaga ketersediaannya. "Harus disiapkan tabung 5,5 kgnya, siapkan kartu dan sosialisasi."
Untuk mencapai hal itu, pihaknya perlu menyiapkan infrastruktur pemberlakuan distribusi tertutup dan alternatif bahan bakar bagi rumah tangga yang tak masuk sebagai penerima program yakni penyediaan LPG ukuran 5,5 kg.
Subsidi LPG Sasar Rumah Tangga dan UKM, Begini Aturannya | PT Rifan Financindo Berjangka
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) IGN Wiratmaja Puja mengatakan bahwa setiap Rumah Tangga (RT) berhak mendapatkan tiga unit tabung LPG bersubsidi setiap bulannya, dan usaha Mikro dijatah sembilan unit tabung LPG setiap bulannya.
"Begitu punya kartu (non cash), rumah tangga setiap bulan itu dapat tiga, LPG tertutup bekerjasama dengan perbankan, jadi customer mau membeli LPG datang ke pangkalan membeli harus dengan non cash, jadi yang mikro ini juga beli dengan non cash, kalau tidak ada rekening bank, di pangkalan bisa ditop up," kata Wirat dalam diskusi bersama media, di kantor Direktorat Jenderal Migas, Jumat, 9 September 2016.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menerapkan uji coba Subsidi LPG tertutup di berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah pertama yang diuji coba sebagai Pilot Project adalah di Tarakan, Kalimantan Utara dan selanjutnya adalah Pulau Bangka.
Menurutnya dengan adanya sistem Subsidi LPG tertutup maka Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG akan lebih tepat sasaran. Artinya, menyasar kalangan bawah dan akan mencegah pembelian LPG 3 Kg yang diketahui disubsidi pemerintah untuk keperluan restoran dan hotel-hotel mewah.
"Jadi terjamin dengan harga HET, 15 ribu tidak harus 18 sampai 20, Dari pangkalan ke agen juga non cash, jadi sistemnya non cash semua," kata Wirat.
Ia menambahkan saat ini, Subsidi LPG tertutup bisa didapatkan oleh semua Rumah Tangga (RT). Jika Pilot Project berhasil, maka sistem subsidi LPG tertutup ini akan diterapkan di seluruh Indonesia.
"Patokan suksesnya itu jika berjalan dengan baik, Pemda baik, ibu-ibu senang, tapping membeli tidak ada masalah, intinya, mendevelop sistem, tapi Kalau yang diutarakan ini lebih untuk mengurangi pengguna yang tidak tepat sasaran," ujar Wirat
"Kalau yang sekarang asal rumah tangga boleh, bunyi perpresnya begitu, tapi kalau nanti sudah ada data BPS atau TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), aturannya kita akan sesuaikan," ujarnya..
Sistem distribusi, kata Wirat, bekerja sama dengan Bank BUMN yang telah menggunakan sistem uang elektronik (e-money). Lebih lanjut, dalam implementasi kebijakan ini, penanggung jawabnya adalah Pemerintah yaitu Kementerian ESDM, yang bekerja sama dengan PT Pertamina dan Pemerintah Daerah (Pemda).
"Pilot project-nya yang di Tarakan sedang berjalan, rencananya hari kamis minggu depan kita ke sana, supaya melihat langsung ibu-ibu gunakan kartu, penanggung jawabnya adalah Kementerian ESDM, Pertamina, dan Pemda secara sinkron supaya dapat berjalan," kata Wirat.