> Perlawanan Dwi Sutjipto dan Elisa Massa Manik kepada triumvirat Rini Soemarno | PT Rifan Financindo Berjangka
Kelima, ketika Dwi hengkang, kinerja Pertamina sangat top. Pertamina berhasil menumpuk biaya untuk pengembangan hingga Rp 700 triliun. Pembukuan pendapatannya prima. Tapi Dwi tak bisa diajak hengki pengki, maka ia digusur.
Manik masuk. Presiden mendekat. Dan mulai merongrong Pertamina dengan One Price yang membuat utang Pertamina menggunung. One Price itu tanpa lapak hukum, hanya perintah oral sang presiden. Akibatnya, resikonya tak masuk APBN, ditanggung sendiri oleh Pertamina.
Empat alasan pencopotan Manik terasa mengada-ada. Yaitu, tumpahan minyak di Banjarmasin. Faktanya ada kapal yang menabrak pipa dan kapalnya sudah ditangkap polisi. Mengapa lantas Manik yang keliru? Kemudian, pemerintah tinggal pilih: menaikkan harga atau menambah subsidi atas kenaikan harga internasional. Tapi malah Manik yang salah. Pembangunan kilang telat mulainya. Manik salah lagi. Mana duitnya untuk bayar joint vetura pembangunan kilang itu? Tak ada duitnya.
Kedua, dalam catatan Ferdinan Hutahayan, pada pilpres lalu, Rini menghimpun Rp 16 triliun untuk biaya pilpres. Karenanya lalu Rini dipasang jadi Menteri BUMN untuk kutip dana bayar utang, etc.
Ketiga, ulah Rini yang tak terkontrol telah membuat DPR gusar besar. Ia diusir dan dan dilarang datang ke DPR hingga hari ini setelah bentrok dengan Rieke soal Pelindo II. Artinya Rini lepas dari pengawasan.
Keempat, mengutip Catatan Tengah Derek Manangka, bahwa hubungan Rini dan Jokowi, bukan hubungan biasa, melainkan sex affair. Maka kedekatan Elisa Manik dengan presiden mengganggu affair itu sehingga Manik didepak. Tapi bagaimana dengan Dwi?
Rekaman itu jelas perlawanan pro Dwi Manik yang didzolimi oleh Rini. Kasusnya telanjang. Si pembuat telah menghitung potongan itu yang menunjukkan korupsinya triumvirat.
Pertama, dalam 4 tahun belakangan, sudah 4 kali Pertamina RUPS. Itu jelas melanggar GCG (good corporate governance). Boleh saja Rini mantan Dirut Astra, tapi bikin RUPS sekali setahun, hanya manajemen ala Rini di atas bumi. Manajemen korup.
Tak ada red notice untuk kasus seks kecuali seks anak dan HAM. Pejabat yang bengkokin itu saya dengar sudah dicopot oleh Jenderal Tito Karnavian.
Walau sudah ada bantahan dari JK, bahwa percakapan itu soal kilang gas di Banten di lingkungan Kalla Group, tapi tak ada yang percaya. Yaitu, JK terlalu banyak berdusta. Lagi pula Jaka Sembung, alias nggak nyambung. Secara etimologis, bahasa rekaman itu memang soal fee, bukan saham. Repotnya, proyek itu sudah tak ada. Akibatnya, bantahan itu tak dapat diklarifikasi.
Rekaman dialog antara Rini Soemarno vs Sofyan Basir itu secara hukum, adalah petunjuk adanya korupsi yang merongrong Pertamina dan PLN oleh triumvirat korup itu.
Basir dan Kementerian BUMN sudah membantah rekaman itu, tapi tak mempan. Menurut Basir, rekaman itu tak lengkap. Menurut Kementerian BUMN, rekaman itu editan untuk menyesatkan publik. Menurut keduanya, percakapan dalam rekaman itu adalah soal saham proyek. Bukan fee.
Rekaman itu menjadi hotkey. Jika itu bukti hukum, memang harus di BAP. Jangan nanti jadi blunder seperti rekaman telepon seks Habib Rizieq. Tak jelas siapa yang rekam, dan yang unggah. Sekonyong-konyong Habib Rizieq jadi tersangka, hukumnya dibengkokkan di-red notice hingga ke Arab.
LUAR biasa perlawanan Dwi Sutjipto dan Elisa Massa Manik kepada triumvirat Rini Soemarno-Arie Soemarno-Yongki Soemarno.
Menteri Rini Dituding Melanggar Etika, Jokowi Belum Mau Bersikap | PT Rifan Financindo Berjangka
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta Komisi VI DPR memanggil menteri BUMN Rini Soemarno untuk meminta klarifkasi soal rekaman percakapannya dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir.
Rekaman yang diduga membicarakan bagi-bagi kue investasi proyek penyediaan energi antara PLN dan Pertamina tersebut menjadi viral di media sosial.
"Sebaiknya menurut saya dikonfirmasi terkait kebenaran hal tersebut. menurut saya dipanggil, karena ini jadi sesuatu yang tidak baik," ucapnya.
Anggota Komisi VII DPR, Falah Amru, angkat suara terkait dengan bocornya rekaman yang beredar antara Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurutnya, apa yang terungkap dalam rekaman itu diduga ada pelanggaran etika.
"Patut diduga Menteri Rini melanggar etika dalam menjalankan tugas negara dengan melibatkan bisnis dalam keluarga. Melakukan pelanggaran Berat," katanya.
Ia berharap, Presiden Jokowi dapat mengambil tindakan tegas pasca viral percakapan di media sosial antara Menteri Rini dan Dirut PLN Sofyan Basyir.
"Presiden harus mengambil sikap tegas teradap Menteri BUMN. Bukan hanya melanggar etika, tetapi melanggar perintah Presiden. Kepentingan negara harus lebih utama dan tidak melibatkan keluarga," tegasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) engan berkomentar mengenai percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir yang diduga terkait dengan fee proyek PT Pertamina dan PLN.
Alasan Jokowi tidak mau berkomentar karena dirinya masih menunggu kejelasan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu Rini Soemarno dan Sofyan Basir.
"Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas," ujar Jokowi, di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (30/4).
Lapor Polisi, FSP BUMN Bersatu: Tangkap Pengunggah Percakapan Rini-Sofyan | PT Rifan Financindo Berjangka
Terkait laporan ke Bareskrim, lanjut Tri, juga dilakukan untuk menghindari rasa saling curiga di lingkungan BUMN yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. "Ini kan berbahaya sekali akhirnya program yang berjalan di BUMN bisa tersendat," ucap dia.
Lebih jauh Tri menjelaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas pelaku penyadapan percakapan Rini-Sofyan hingga tersebar luas di dunia maya. "Kami serahkan saja ke Mabes Polri yang membongkar itu, bukan wewenang kita," tandasnya.
Tri menambahkan, isu tersebut dinilai hoax karena sempat beberapa kali ada suara terputus dalam rekaman itu. Namun, ia meyakini, pembicaraan itu hanya berkutat soal upaya untuk mendapatkan share kepemilikan lebih besar dalam proyek kerjasama, yang tujuannya agar PLN Dan Pertamina menjadi majority share holder dalam proyek kerjasama tersebut.
“Jadi jangan sampai dari pihak swasta yang lebih besar tapi kelihatannya bu Rini meminta supaya share itu lebih besar ke pemerintah. Dengan share yang masuk ke pemerintah ini kan akan bisa mensejahterakan rakyat yah, kembali kepada rakyat, kalau ke swasta kan ke tangan pribadi,” paparnya.
“Jadi kedatangan kami kemari ingin meminta Bareskrim menindaklanjuti siapa pengunggah daripada video ini. Karena ini ada penggiringan opini untuk memfitnah Bu Rini dengan (Sofyan) seolah-olah ada fee dalam proyek gas alam cair Bojonegara, Serang," kata Tri di Bareskrim Polri.
"Kami meminta agar pengunggah tersebut segera ditangkap karena telah membuat suasana jadi tidak kondusif, jadi saling curiga dan memeriksa orang-orang yang tersebut namanya disitu, karena kok bisa ada rekaman dalam video tersebut,” sambungnya.
Sebelumnya, viral di medsos rekaman pembicaraan antara Menteri Rini dan Sofyan yang diduga membahas soal pembagian fee proyek masih menjadi polemik.
Menurut Sekretaris Jenderal FSP BUMN Bersatu, Tri Sasono, saat itu Rini dan Sofian tidak sedang membicarakan bagi-bagi fee, tapi merupakan pembicaraan dalam upaya kerja sama PLN Dan Pertamina dengan pihak swasta.
Karenanya ia menduga pihak yang mengunggah rekaman tersebut, sengaja ingin membuat suasana tidak kondusif. Untuk itu FSP BUMN melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri, Selasa (1/5/2018), dan meminta polisi segera menangkap si pengunggah rekaman percakapan Rini-Sofyan.
Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu menilai, beredarnya rekaman percakapan yang diduga dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama (Dirut) PLN, Sofyan Basir, merupakan penggiringan opini di media sosial (medsos).