Iskandar Simorangkir menyatakan puas dengan capaian rasio kredit bermasalah | PT Rifan Financindo Berjangka
Dengan demikian baginya tak aneh bila NPL hanya mencapai 0,22%. Sementara itu, untuk penyaluran KUR, dia memperkirakan hingga Desember 2017 dapat mencapai Rp100 triliun.
"Tahun lalu totalnya (penyaluran KUR) Rp94,3 triliun, kalau sekarang kita harapkan Rp100 triliun hingga akhir tahun," katanya.
Bahkan, ujarnya, penduduk desa jauh lebih tertib dalam melakukan pembayaran kredit. "Itu ada satu kelompok di Jawa tengah. Kalau anggotanya ada yang menunggak dia lebih malu. Di desa lebih lagi tertib," ujar dia.
"Sebenenarnya orang itu underestimate (memandang rendah) karena perusahaan kecil padahal perusahan kecil lebih patuh dari pada perusahaan besar," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, rasio kredit bermasalah yang kecil juga dikarenakan kepatuhan kreditur dalam menyelesaikan tanggung jawabnya.
Iskandar menjelaskan penurunan ini dikarenakan kehati-hatian kreditur dalam mengambil kredit, serta adanya perusahaan asuransi kredit yang menjamin.
"Yang memuaskan NPL-nya per November 0,22%. Terus ini diberikan ke 4 juta debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)," ujar Iskandar di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Dia menyebutkan hingga akhir November 2017, realisasi KUR telah mencapai Rp95,6 triliun atau 89,6% dari target Rp106 triliun dengan NPL hanya 0,22%.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan puas dengan capaian rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 0,22%.
Strategi KUR 2018: Sosial versus komersial | PT Rifan Financindo Berjangka
Kedua, biaya pengelolaan yang tinggi. Karena memasuki segmen UMK maka bank juga harus mengeluarkan biaya tetap dalam pengelolaan rekening termasuk sumber daya manusia. Untuk memasuki segmen UMK bank harus memiliki sumber daya berkualitas dan kuantitas banyak, serta berdedikasi dalam mengelola rekening UMK. Jika tidak maka dapat diprediksi NPL akan meningkat.
Secara umum, menurut Nuridin (2007), dalam periode usaha baru berdiri sampai tiga tahun merupakan periode dengan tingkat kegagalan usaha tinggi. Tingginya data NPL KUR bank penyalur merupakan early warning bahwa bank harus memiliki kebijakan pelayanan usaha baru dengan kriteria ketat untuk menghindari penambahan KUR bermasalah.
Selain keuntungan bisnis, kredit UMK termasuk KUR, memiliki beberapa hambatan utama dalam penyalurannya. Pertama, tingkat kegagalan tinggi. Sebab, banyak usaha yang dibiayai oleh KUR adalah usaha baru.
Kedua, potensi pasar UMK. Data telah menunjukkan besarnya potensi pasar UMK yang harus digarap lebih serius.
Ketiga, diversifikasi risiko. Portofolio bisnis bank yang beragam dan segmen yang tidak saling tergantung merupakan kondisi ideal bagi sebuah bank.
Untuk itulah banyak yang bank tertarik memasuki UMK ini menjadi bank penyalur KUR dengan beberapa pertimbangan. Pertama, profitabilitas. Dibandingkan dengan usaha besar UMK memiliki beberapa ciri perputaran yang lebih tinggi, tingkat efisiensi lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan profitabilitas lebih besar.
Melihat kontribusi UMK yang signifikan, era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merilis skema KUR untuk menjadi obat dari dua penyakit utama UMK. Yakni, keterbatasan akses kredit dari perbankan, dan keterbatasan kemampuan UMK dalam menyediakan agunan.
Dari beberapa perubahan skema KUR di atas menarik untuk menganalisis beberapa hal yang akan menjadi dampak utama dari perubahan kebijakan tersebut. Terutama, penurunan bunga KUR bagi bank penyalurnya.
Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan tulang punggung utama dalam perekonomian Indonesia. Statistik terbaru Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan beberapa fakta menarik tentang kontribusi UMK. Menurut data itu, saat ini terdapat dari 57,9 juta usaha di Indonesia. Dari jumlah itu, fakta pertama menunjukkan bahwa usaha mikro kecil berjumlah 57,8 juta (99,9%) dan merupakan jumlah unit usaha terbesar dari total usaha di Indonesia.
Fakta kedua adalah dalam serapan tenaga kerja. Usaha mikro kecil masih dominan menyerap tenaga kerja. Lebih dari 114 juta atau setara 97% dari seluruh usaha yang ada di Indonesia.
Plafon KUR Khusus ditetapkan Rp 25 juta–Rp 500 juta untuk tiap individu anggota kelompok. Komite kebijakan akan menetapkan besaran plafon KUR tahun 2018 bagi setiap penyalur KUR dengan mempertimbangkan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sampai dengan 30 September 2017, penyaluran KUR telah mencapai Rp 69,7 triliun atau 65,3% dari plafon penyaluran Rp 106,6 triliun. Tingkat kredit macet atau non-performing loan (NPL) sebesar 0,014 %. Total jumlah debitur KUR mencapai sekitar 3,09 juta. Nilai KUR Mikro yang tersalur mencapai Rp 49 triliun atau 71% dari total penyaluran.
UMKM selama ini sulit mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Salah satu pertimbangan lembaga keuangan, sektor produksi memiliki risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor perdagangan.
Tahun 2018 juga lahir skema KUR Khusus untuk perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat. KUR Khusus adalah skema yang diberikan kepada kelompok usaha yang dikelola secara bersama dalam bentuk kluster dengan menggunakan mitra usaha. Sektor usahanya meliputi usaha komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat.
Belum lama ini Harian KONTAN memberitakan bahwa Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat akan melakukan perubahan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2018. Bunga turun dari semula 9% menjadi 7% efektif per tahun. Penurunan bunga KUR ini akan mulai berlaku 1 Januari 2018.
Selain itu, rapat Komite Kebijakan KUR memutuskan untuk meningkatkan target penyaluran KUR di sektor produksi. Misalnya sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi tahun 2018 menjadi minimum sebesar 50% dari total target penyaluran tahun ini yang sebesar Rp 120 triliun.
KUR Sepanjang 2017 Diperkirakan Capai Rp100 Triliun | PT Rifan Financindo Berjangka
NPL-nya rendah karena mereka lebih prudent, lebih hati-hati, kan ada penjaminan dari Jamkrindo, Askrindo dan Askrida, meski tanpa agunan. Selama ini orang underestimate dengan usaha kecil, padahal merekla lebih patuh dibanding yang besar-besar," jelas Iskandar.
Lebih jauh, Iskandar menambahkan, capaian ini menggembirakan karena kredit macet atau non performing loan (NPL) hanya 0,22 persen.
Untuk sektor produksi, dia bilang, telah melampaui mandatory 40 persen, yakni mencapai 44 persen atau sebesar Rp42,06 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu 33 persen.
Apabila dirinci untuk sektor produktif, saluran kur ke subsektor pertanian meningkat dari 17,4 persen ke 24 persen, perikanan naik dari 1,2 persen ke 1,6 persen, industri pengolahan dari 4,1 persen ke 4,9 persen, jasa dari 11 persen ke 12,5 persen. Sementara sektor perdagangan mengalami penurunan dari 66,3 persen ke 56 persen sebab KUR lebih banyak disalurkan ke sektor produksi.
Kemenko Perekonomian mencatat saluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga November 2017 mencapai Rp95,6 triliun atau 89,6 persen dari target Rp106,6 triliun. Capaian tersebut disalurkan ke empat juta debitur di seluruh Tanah Air.
Deputi Menko bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan untuk posisi akhir tahun, pihaknya masih mengkonsolidasikan data dari para bank penyalur, terutama dari BPD dan bank swasta. Namun diperkirakan angkanya akan mencapai Rp100 triliun.
"Harapannya bisa sampai Rp100 triliun atau 92-93 persen dari target," kata Iskandar usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2018.