Luhut: database eksplorasi migas penting saat pemerintah ingin menawarkan investasi migas | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo
Minimnya data cadangan minyak menurut Pelaksana tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu disebabkan oleh keengganan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi (migas) nasional melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak baru.
Untuk itu, Luhut berjanji pemerintah bakal membantu sebisa mungkin upaya peningkatan basis data informasi eksplorasi migas sehingga bisa mendorong produksi migas nasional.
Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman meyakini Indonesia masih memiliki cadangan minyak 200 miliar barel. Angka tersebut lebih tinggi 5.455 persen dibandingkan data cadangan minyak yang dimiliki pemerintah saat ini sebesar 3,6 miliar barel.
"Database kita minim sekali, jumlah cadangan minyak hanya 3,6 miliar barel padahal potensinya bisa 100 miliar-200 miliar barel," kata Luhut, dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (7/9).
Menurut Luhut, database eksplorasi migas penting saat pemerintah ingin menawarkan investasi migas kepada perusahaan migas lokal maupun asing. Pasalnya, harus ada data awal yang membuat investor yakin dan tertarik berinvestasi di wilayah tertentu.
Sayangnya, kemampuan pemerintah dalam melakukan survei seismik untuk menemukan cadangan minyak baru sangat terbatas. Luhut menyebut pemerintah hanya memiliki enam kapal seismik yang dikelola BPPT. Sementara wilayah laut yang harus di survei sangat luas.
Perusahaan penyedia jasa eksplorasi migas itu bahkan telah menyiapkan satu unit kapal survei seismik dengan kapasitas untuk membawa 12 streamer dengan panjang setiap streamer mencapai 10 kilometer.
Dengan demikian, kapal ini sangat ideal untuk melakukan pekerjaan survei seismik di area lautan luas dan dalam.
"Memang disiapkan untuk itu. Jadi saat program tersebut digalakkan, kami siap dukung. Kapalnya sendiri baru selesai 'docking' dan dalam waktu dekat siap beroperasi," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT Elnusa Tbk Tolingul Anwar mengaku siap membantu pemerintah dalam meningkatkan data eksplorasi migas terutama yang ada di lautan.
Menurut dia, di tengah kondisi penurunan produksi dan cadangan migas, investasi sudah tak lagi seimbang karena semakin sulitnya penemuan cadangan migas.
Oleh karena itu, Anwar menyebut adanya upaya meningkatkan database eksplorasi migas di lautan akan berguna untuk meningkatkan penemuan cadangan migas sehingga ada peningkatan produksi.
"Satu-satunya cara adalah bagaimana memperbanyak data dari laut. Potensi itu, dari sisi eksplorasi, survei di laut menjadi pilihan untuk saat ini," katanya.
Luhut: Musuh Kita Sekarang Impor.. | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo
Menurut Luhut, di samping mampu mengembangkan industri berat dalam negeri, TKDN yang tinggi di industri migas dapat menurunkan biaya operasi yang dikembalikan atau cost recovery.
"Sangat bisa diturunkan itu cost recovery. Menurut saya sangat bisa, kalau kita tidak impor-impor lagi. Nah (masalahnya) musuh kita sekarang kan impor," ucap Luhut.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui saat ini penggunaan barang-barang produksi dalam negeri di berbagai industri termasuk minyak dan gas bumi (migas) masih sangat sedikit.
"TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) kecil sekali. Sekarang masih banyak yang tidak mau menggunakan TKDN," kata Luhut di Kampus Univesitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (7/9/2016).
"Beginilah (tingkatkan TKDN) kalau Indonesia mau maju. Kalau tidak, selamanya Indonesia hanya menjadi bangsa konsumtif. Terima saja dari orang, tidak melakukan sendiri," kata dia lagi.
Luhut mencontohkan, banyak perusahaan migas yang saat ini yang masih memilih menggunakan rig buatan luar negeri. Padahal, menurut Luhut, Indonesia sudah bisa membuat rig untuk kegiatan produksi hulu migas.
"Sekarang harus gunakan buatan dalam negeri. Di kelistrikan juga begitu, masih banyak pakai produk impor," ucap Plt Menteri ESDM itu.
Luhut: Aturan Pajak Migas Jadi Momok bagi Investor Asing | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo
Sebelumnya, terkait revisi PP 79 tahun 2010 ini, Dirjen Migas IGN Wiratmadja menuturkan, Kementerian ESDM menekankan tiga hal utama yang diusulkan dalam revisi PP No.79 Tahun 2010. Pertama, dari sisi investasi supaya lebih atraktif, kedua, sisi perpajakan dan ketiga, sisi pengaturan yang mungkin terlalu berlebih diatur sebelumnya.
Menurut Wirat, supaya investasi di industri hulu nasional atraktif diperlukan insentif pada sistem perpajakan supaya investasi industri hulu migas meningkat melakukan eksplorasi.
Pemerintah tengah merevisi PP Nomor 79 Tahun 2010 mengenai Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Perbaikan dirasa perlu untuk membuat investasi di hulu migas lebih atraktif.
Menurutnya, minimnya eksplorasi yang dilakukan investor disebabkan tidak adanya insentif dari pemerintah. Padahal, Luhut menyebut potensi migas di Indonesia sangat besar.
"Cadangan migas hanya 3,6 miliar barel, padahal potensinya bisa mencapai 100-200 miliar barel," tukasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, PP 79 yang berlaku saat ini menjadi momok bagi investor asing. Beleid tersebut membuat investor asing enggan melakukan eksplorasi.
"PP 79 jadi momok bagi investor asing, itu sebabnya cadangan migas hanya 3,6 miliar, karena enggak ada eksplorasi," kata Luhut di Kampus UI Depok, Rabu (7/9/2016).