Natuna Titik Spot Yang Luar Biasa Penting | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan
Menteri Kelautan dan Perikanan menyadari, kawasan Indonesia yang dilalui empat samudera dengan potensi kekayaan alamnya yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal.
KKP sejak dua tahun lalu telah memprioritaskan pembangunan 15 pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
Sepuluh lokasi diantaranya terus digenjot pembangunannya agar bisa selesai tahun ini, termasuk di Kabupaten Natuna, yang dipusatkan di Selat Lampa.
Susi pun mengajak para nelayan dan masyarakat sekitar, untuk menjaga lautnya, teritorial perbatasan di Natuna.
Dia juga mengharapkan agar pengelolaan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta memiliki rasa kepedulian antar sesama dan komitmen untuk tidak mendahulukan ego sektoral dan kepentingan diri sendiri.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kawasan perairan Natuna merupakan titik potensial untuk menjadi poros maritim dunia sehingga daerah NKRI itu juga harus terus dibangun pemerintah dan dihormati negara lain.
"Indonesia itu sangat sentral dilewati empat samudera, dan Natuna titik spot yang luar biasa penting," kata Menteri Susi dikutip dari Antara, Minggu (21/8/2016).
Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya optimal menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sebelumnya, Ketua Bidang Kemaritiman Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Munafri Arifuddin mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang perikanan untuk mengelola potensi komoditas kelautan dan perikanan yang ada di Natuna.
"Pemerintah memiliki BUMN Perikanan yang dapat dioptimalkan fungsinya yakni PT Perindo (Persero) atau Perusahaan Umum Perikanan Indonesia untuk mengelola perikanan Natuna," kata Munafri di Jakarta, Rabu (10/8).
Menurut dia, bila usulan tersebut benar-benar diwujudkan maka hal itu perlu dioptimalkan akselerasinya sehingga dapat lebih cepat serta kedaulatan negara juga akan terjaga di Natuna.
Untuk menjamin keberhasilan pengelolaan tersebut, lanjutnya, Perindo mencari mitra usaha yang telah berpengalaman lama di perikanan dan sumber pendanaan dari bank-bank BUMN.
Munafri berpendapat bahwa Menteri Susi Pudjiastuti menolak keterlibatan investor asing sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut membuka peluang itu sehingga Hipmi mengusulkan, sebagai jalan tengah, pengelolaan isi laut Natuna diserahkan kepada BUMN.
"BUMN dapat memperlihatkan kepada nelayan lokal industrialisasi perikanan Natuna. Pasalnya sampai saat ini sudah ada 4.000 nelayan yang ingin menangkap ikan di wilayah perairan Natuna," katanya.
Hipmi berpandangan, dengan dikelola oleh BUMN, kehadiran negara di sekitar laut yang tengah bersengketa dengan negara tetangga tersebut akan sangat terasa.
KKP Dorong Industri Rumput Laut di Natuna | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan
Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong industri rumput laut antara lain melalui pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Potensi lahan budi daya rumput laut di Kabupaten Natuna mencapai 4.757,5 hektare dan baru termanfaatkan sekitar 56 hektare atau 0,01 persen, kata Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto, Minggu.
Padahal apabila lahan tersebut dimanfaatkan secara optimal, produksi rumput laut dari Natuna akan mencapai sekitar 150 ribu ton basah atau 22 ribu ton kering per tahun, atau senilai Rp176 miliar per tahun.
Slamet memaparkan, untuk mendorong pengembangan usaha budidaya rumput laut di Natuna, KKP mengalokasikan bantuan baik berupa kebun bibit maupun budidaya rumput laut, yaitu dengan bibit unggul kultur jaringan yang terbukti tumbuh lebih cepat, tahan terhadap perubahan salinitas dan kadar caragenannya lebih tinggi.
Untuk budi daya rumput laut, lanjut Dirjen, sedang dibangun paket percontohan budi daya rumput laut seluas 58 hektare, yang akan dikelola oleh sekitar 20 kelompok atau 200 pembudidaya. Slamet menambahkan bahwa ada tujuh jurus agar budi daya rumput laut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
"Pertama adalah menggunakan bibit dari tallus yang terbaik. Kedua, Disiplin panen pada usia 40-45 hari, kemudian ketiga, tidak menggunakan pupuk/probiotik/bahan pemacu pertumbuhan, keempat, mengupayakan mencari kawasan budi daya yang baru untuk rotasi penanaman," katanya.
Selain itu, ujar dia, kelima adalah harus menjaga lingkungan pantai dari sampah plastik dan pencemaran. Berikutnya keenam, tidak menjemur rumput laut di pasir dan dijaga dari bahan-bahan yang menempel lainnya dan terakhir atau ketujuh adalah segera menutup rumput laut yang sedang dijemur dengan plastik/terpal jika turun hujan.
"Dengan menerapkan jurus ini, budi daya rumput laut akan berhasil dan berlanjut untuk mendukung peningkatan produksi dan kualitasnya," papar Slamet.
Untuk mendukung pemasaran hasil budi daya rumput laut, KKP menggandeng BUMN PT Perindo sebagai pembeli hasil rumput laut para pembudi daya.
Sebelumnya, Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menolak kebijakan "delisting" atau dikeluarkannya komoditas rumput laut dari daftar pangan organik yang saat ini dibahas oleh sejumlah lembaga di Amerika Serikat.
"Ancaman ini cukup serius karena telah melalui mekanisme yang konstruktif, baik diawali dari temuan riset lalu dilanjutkan dengan konvensi ilmiah dan publikasi yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi di sana," kata Ketua ARLI Safari Azis di Jakarta, Kamis 11 Agustus 2016.
Dia memaparkan bahwa sejumlah institusi perguruan tinggi, ilmuwan, dan LSM di AS telah meminta kepada Dewan Standar Organik Nasional AS (NOSB) untuk mengeluarkan "Carrageenan" dan Agar dari daftar (delisting).
Menurut Safari, target delisting itu secara resmi akan diberlakukan pada tahun 2018, sehingga Indonesia harus segera melakukan persiapan pembelaan untuk menindaklanjutinya.
Ketua ARLI memaparkan kesempatan untuk melakukan pembelaan itu bisa dilakukan pada "Sunset Meeting" yang akan dilaksanakan pada November 2016 di Missouri, Amerika Serikat.
Menteri Susi Kembangkan 15 Pulau Terluar | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan
Susi menegaskan, pihaknya saat ini juga akan ikut mengembangkan 15 pulau yang berada di posisi terluar.
"Natuna sudah gulirkan dari tahun pertama saya di KKP. Bukan cuma potensi perikanan, tapi juga titik potensi Indonesia untuk menjadikan poros maritim dunia," katanya.
Susi memastikan bahwa bangsa Indonesia akan semakin disegani oleh negara-negara lain apabila sektor laut dan daerah pinggirannya terus dibangun. Menurutnya, langkah membangun daerah pinggiran sangat penting untuk menunjukan kepada asing akan kejelasan kehadiran dan keberadaan negara Indonesia di daerah perbatasan.
"Hal ini akan kita wujudkan dengan pembangunan. Tidak bisa hanya bilang ini tanah kita, teritorial kita lalu kita biarkan siapa saja masuk menjarah. Tentu tidak seperti itu," bebernya.
Untuk menyukseskan program pembangunan yang di mulai dari daerah pinggiran ini, KKP siap mengembangkan sektor laut di 15 pulau terluar.
"Ini sudah menjadi program KKP dan titik awalnya kita mulai dari Natuna," demikian Susi.
Pemerintah terus mengupayakan agar pembangunan yang dilakukan merata di seluruh Tanah Air. Untuk itu, saat ini pemerintah mengupayakan langkah pembangunan mulai dari daerah-daerah pinggiran.
"Pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa saja, tetapi harus merata di seluruh Tanah Air terutama daerah-daerah pinggiran," jelas Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dalam keterangannya, Minggu (21/8).