Agus Martowardojo menghidupkan kembali rencana redenominasi rupiah | PT Rifan Financindo Berjangka
Saat ini coffee shop atau restoran biasanya memasang harga yang lebih ringkas untuk menu makanan atau minuman yang di jualnya. Misal satu gelas kopi hitam seharga Rp 30.000 harganya dipajang 30.
Gubernur BI Agus Martowardojo tahun lalu menyebutkan penyederhanaan nominal mata uang rupiah sangat perlu dilakukan. Ini menyangkut efisiensi atas aktivitas ekonomi, redenominasi akan mensejajarkan rupiah dengan mata uang negara lain di dunia.
Agus menambahkan, jumlah 0 (nol) yang sangat banyak pada rupiah membuat sistem teknologi yang terkait dengan pendataan dan informasi keuangan menjadi tidak efisien.
"Tetapi kalau nanti kita bisa melakukan penyelarasan ini, itu menjadi lebih efisien," tegas Agus.
Dalam redenominasi, baik nilai uang maupun barang hanya dihilangkan angka nol nya saja. Jadi nilai uang tetap sama, hanya lebih ringkas saja. Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran. Setelah itu dilanjutkan dengan penyederhanaan sistem akuntansi dan sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.
Contoh redenominasi misalnya. Saat ini anda memiliki uang Rp 100.000 dan bisa digunakan untuk membeli 5 bungkus nasi Padang menggunakan lauk ayam goreng, dengan redenominasi maka tiga angka nol akan hilang dan menjadi Rp 100. Namun harga tersebut masih tetap bisa membeli 5 bungkus nasi Padang dengan menu yang sama.
Pada 1950, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara untuk melakukan pemotongan uang atau sanering. Saat itu Syafrudin menggunting uang bernilai Rp 5 ke atas sehingga nilainya berkurang separuh. Misalnya saat ini ada sanering uang pecahan Rp 100 ribu maka harganya hanya Rp 50 ribu.
Tahun lalu Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menghidupkan kembali rencana redenominasi rupiah, yakni penyederhanaan nilai rupiah dengan mengurangi tiga angka nol seperti Rp 1000 menjadi Rp 1.
Dikutip detikFinance dari laman resmi bi.go.id, Rabu (4/4/2018), redenominasi adalah penyederhanaan dan penyetaraan nilai Rupiah. Memang akan ada angka nol yang hilang, tapi redenominasi ini berbeda dengan sanering atau pemotongan nilai uang yang bertujuan menurunkan daya beli masyarakat.
Redenominasi ini biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat. Sementara itu sanering adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat.
Soal Redenominasi Rupiah, BI Tunggu Pemerintah | PT Rifan Financindo Berjangka
Dilaporkan Reuters, Selasa (27/3) redenominasi tersebut bakal mulai berlaku pada 4 Juni 2018 mendatang. Mata uang Venezuela ini terus tergerus nilainya akibat krisis berkepanjangan.Kebijakan yang diambil Maduro ditanggapi beragam. Para ekonom menyebut langkah ini sah-sah saja untuk dilakukan. Sementara para kritikus mengatakan, kebijakan ini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi di Venezuela.
Selain melakukan redenominasi, Venezuela juga meluncurkan mata uang digital bernama Petro. Langkah ini dilakukan dengan harapan bisa mengurangi krisis yang sedang melanda negeri yang dahulunya kaya raya tersebut. Sejak Maduro kembali menjabat pada 2016, nilai Bolivar terus melemah hingga 99 persen terhadap dollar Amerika Serikat. Parlemen Venezuela menyampaikan harga-harga di negara itu meroket hingga 6.147% per Februari 2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Agus Martowardojo sudah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo agar pemerintah mengajukan RUU terkait redenominasi ke DPR. Pertimbangan Agus, pada 2017 kondisi ekonomi dan politik sudah stabil dan kondusif untuk membahas redenominasi. Menurut BI, diperlukan masa transisi tujuh tahun untuk redenominasi sebelum Indonesia benar-benar memberlakukan pecahan mata uang baru.
Baru-baru ini, Venezuela memutuskan untuk melakukan redenominasi lantaran hiperinflasi yang melanda negara tersebut. Presiden Venezuela Nicolas Maduro akhirnya memutuskan untuk melakukan redominasi atau mengurangi tiga angka nol di mata uang bolivar. Nicolas Maduro mengatakan, proses redenominasi dilakukan dengan mengurangi tiga nol dari mata uang bolivar. Lewat kepihakan ini, pecahan 1.000 bolivar akan menjadi 1 bolivar.
Rencana redenominasi atau penyederhanaan jumlah digit dalam mata uang rupiah sudah digulirkan oleh otoritas moneter pada 2010 sejak lembaga itu dipimpin Darmin Nasution. Kemudian pada 2013 naskah RUU tentang redenominasi bernama RUU Perubahan Harga Rupiah selesai. Rencana pengajuan RUU itu kembali bergulir di 2017. Namun pemerintah masih bergeming untuk mengajukan rencana redenominasi ke parlemen.
"Akan kita sampaikan (masukan soal redemoninasi) ke pemerintah, sebagai bahan masukan saja," ucap Perry yang akan mulai memimpin BI pada 24 Mei 2018. Pada 2017, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk tidak mengajukan RUU Redenominasi ke DPR karena otoritas fiskal lebih mengutamakan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Gubernur Bank Indonesia terpilih Perry Warjiyo enggan berspekulasi dan memilih menunggu keputusan pemerintah untuk mengajukan atau tidak Rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah ke DPR pada tahun ini. "Sudah dirumuskan dan disampaikan ke pemerintah. Proses selanjutnya akan menunggu arahan dari pemerintah," ujar Perry di Jakarta (3/4), Selasa, usai Rapat Paripurna DPR yang menyetujui penetapan dirinya sebagai Gubernur BI selama lima tahun ke depan.
Ubah Uang Rp1.000 Menjadi Rp1 | PT Rifan Financindo Berjangka
Jika disahkan menjadi UU, beleid tersebut akan menjadi dasar hukum bagi bank sentral untuk mengedarkan pecahan redenominasi di mana tiga nol di belakang nominal yang berlaku saat ini akan hilang. Contoh, uang Rp1.000 menjadi Rp1.
Ia menambahkan, untuk proses persiapan dan transisi ke pecahan mata uang redenominasi diperkirakan memakan waktu hingga satu dekade.
Karena itu Perry meyakinkan bahwa ia bersama anggota Dewan Gubernur BI akan meneruskan kebijakan yang selama ini telah digariskan. Utamanya, kebijakan yang terkait dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk inflasi dan nilai tukar.
“BI tidak segan-segan untuk melakukan intervensi dalam kondisi nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan. Intervensi baik dalam bentuk memasok dolar AS di pasar valuta asing maupun membeli Surat Berharga Negara (SB) di pasar sekunder,” katanya.
Selain itu, Perry juga akan memperkuat koordinasi antar lembaga, antara lain dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun DPR demi menjaga perekonomian Indonesia.
Kajian tentang redenominasi telah dilakukan sejak masa kepemimpinan Gubernur BI periode 2013-2018 Agus DW Martowardojo. Saat ini, bank sentral hanya perlu menunggu arahan dari pemerintah terkait eksekusi rencana tersebut.
“Berbagai bahan dan masukan sejak zaman pak Agus (Agus DW Martowardojo) itu sudah dirumuskan dan kami sudah sampaikan rekomendasinya,” tutur Perry di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (3/4/2018).
Namun demikian, Perry mengatakan tidak bisa segera menindaklanjuti rencana redenominasi rupiah selama pemerintah belum bersedia membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi Mata Uang dengan badan legislatif.
Perry sendiri memiliki peluang paling tinggi dalam melakukan upaya kesepakatan dengan pasar. Perry punya akses ke IMF, Federal Reserve, Bank Dunia, dan bank-bank sentral berpengaruh di dunia. Perry lah yang dapat melakukan deal with the market.
Nah, sebagai awal menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih periode 2018-2023, salah satu janji yang akan dilakukan Perry adalah mengawal rencana redenominasi rupiah. Redenominasi merupakan penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengurangi kemampuan uang untuk membeli barang.
Perry Warjiyo baru saja terpilih secara aklamasi didukung 10 fraksi di DPR RI untuk menduduki posisi Gubernur BI periode 2018-2023 ke depan. Tentu saja Perry memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda secara diametral, meskipun terkadang outputnya diharapkan lebih baik, dibandingkan pendahulunya Agus DW Martowardojo.
Perry yang lulusan Iowa State University, Ames, USA, dengan gelar PhD, memang sangat kental dalam membidangi ekonomi moneter dan internasional. Disiplin ilmu yang tak dimiliki Agus sama sekali, Agus lebih matang di mikro-prudensial. Namun Agus mau mendengar sumbangan pemikiran Perry semasa kepemimpinannya.
Perry juga pernah dipercaya menjadi Direktur Eksekutif, South East Asia Voting Group (SEAVG) IMF, mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group. Di sini ia mengalami pematangan dibidang kebijakan moneter dan internasional, sekaligus menambah jam terbangnya di dunia internasional.
Itu sebabnya Perry sering dikenal dengan julukan dari berbagai koleganya sebagai orang pasar, dia sangat liberal, bahkan lebih liberal dibandingkan gubernur-gubernur bank sentral terdahulu.