BPJS Ketenagakerjaan untuk menempatkan investasinya untuk membangun rusunawa bagi buruh di kawasan industri | PT Rifan Financindo Berjangka
Per akhir Maret 2017, penempatan investasi yang terkait dengan sektor properti mencapai Rp4,5 triliun atau hanya sekitar 1,4 persen dari total dana kelolaan Rp321,2 triliun. Hingga akhir tahun, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan penempatan dana kelolaan ke sektor properti mencapai Rp5 triliun.
"Kami akan evaluasi target tersebut setiap semester," tutur Agus.
Penempatan dana kelolaan mayoritas berada di surat utang yaitu berkisar 61 persen. Kemudian, deposito sembilan persen, saham 19 persen, reksa dana 10 persen dan, investasi langsung 1 persen.
Makanya, selain rusunawa, JK juga menilai dana iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa ditaruh di proyek-proyek jalan tol. Dengan demikian, investasi bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Secara terpisah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkapkan penempatan investasi dilakukan secara hati- hati, sesuai ketentuan pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, porsi investasi langsung dibatasi maksimal 5 persen dari total jumlah investasi.
Guna menyiasatinya, perusahaan berinvestasi secara tidak langsung ke sektor riil melalui instrumen keuangan yang terkait. Misalnya, menempatkan dana pada perbankan atau obligasi perusahaan yang diperuntukkan bagi pembangunan perumahan. Terutama, perumahan yang dekat kawasan industri, seperti di Batam dan Cikarang.
"Kalau investasi penyertaan utang biasa, itu nanti bermasalah kalau tiba-tiba ada krisis, semua orang ingin mengambil dananya," terang JK.
Selain itu, imbal hasil dari deposito dan surat utang juga bisa tergerus oleh tingkat inflasi dan gejolak nilai tukar.
"Kalau hanya pegang surat utang, deposito, atau macam-macam ya paling (imbal hasil) 6-7 persen, tetapi apabila terjadi inflasi atau nilai tukar atau apapun yang lain, (imbal hasil), bisa kalah," jelasnya.
Sama seperti asuransi, BPJS Ketenagakerjaan juga harus bisa menjamin keberlanjutan dan ketersediaan dana untuk mengembalikan manfaat kepada peserta di masa mendatang. Karenanya, dana iuran yang dikumpulkan harus ditempatkan secara hati-hati.
"Bagaimana menginvestasikan dana untuk jangka panjang, tetapi bermanfaat juga untuk jangka pendek," katanya.
Jika BPJS Ketenagakerjaan terlalu banyak menempatkan pada instrumen deposito dan surat utang, BPJS Ketenagakerjaan harus siap menanggung risiko jika terjadi krisis.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menempatkan investasinya untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi buruh di kawasan industri.
"Contohnya, bagaimana membangun rusunawa sehingga pekerja bisa mendapatkan manfaat langsung hari itu tetapi jangka panjang terjaga nilainya," ujarnya saat membuka Seminar Nasional Ketenagakerjaan, Peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Investment Dealing Room di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (25/4).
Penempatan dana iuran untuk membangun rusunawa bagi buruh bisa dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha. Pasalnya, pelaku usaha juga mendapatkan manfaat karena ada jaminan buruh tinggal di dekat lokasi usaha.
Di Indonesia Banyak Asuransi, tetapi yang Megang Kendali Asing | PT Rifan Financindo Berjangka
Misalnya, membangun rumah susun khusus buruh atau bahkan membangun jalan tol dengan uang asuransi. "Dan selalu kelemahan kita ialah bagaimana menginvestasi dana sehingga timbul kelanjutan dan yang paling penting penjaminan masa depan," kata dia. Di tengah dominasi perusahaan asuransi asing, Kalla menilai dua perusahaan asuransi nasional yakni BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan harus terus diperhatikan. Kedua perusahaan BUMN itu dinilai punya peran penting untuk memberikan asuransi kepada jutaan masyarakat Indonesia.
Menurut Kalla, dominasi perusahaan asuransi asing di Indonesia bukan karena tak mampunya perusahaan asuransi lokal mencari peserta. Kalla yakin perusahaan asuransi lokal tak kalah dalam menggaet peserta. Namun, yang membedakan keduanya, tutur dia, terletak pada pengelolaan dana asuransi. Sebab, saat ini, perusahaan asuransi lokal masih gemar menginvestasikan dananya di deposito. Padahal, kata dia, banyak opsi investasi lain yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi. Misalnya, membeli surat utang negara atau bahkan berinvestasi langsung di bidang infrastruktur.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia. Namun, ada sedikit sesal di balik banyaknya perusahaan asuransi tersebut. "Di Indonesia ini banyak asuransi, tetapi kita lihat semua yang memegang kendali atau sebagian besar sekarang ini asuransi asing," ujarnya saat membuka seminar nasional Ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/4/2018).
Di Indonesia, Asuransi Asing Jadi Pemegang Kendali | PT Rifan Financindo Berjangka
Kalau BPJS Kesehatan bagaimana mencari talangan ataupun membayar defisit kepada pemerintah, kalau BPJS Ketenagakerjaan bagaimana menjaga sustainability, kelanjutan daripada program ini karena pada dasarnya BPJS Ketenagakerjaan merupakan asuransi," ucapnya.
Kalla berujar, saat ini di Indonesia terdapat banyak lembaga asuransi. Tetapi, penguasaan pasarnya dikuasai lembaga asing.
"Tetapi kita lihat semua yang memegang kendali atau sebagian besar sekarang ini asuransi asing, Manulife, IG, macam-macamlah semuanya itu. kenapa itu terjadi? sebagai asuransi atau lembaga penjamin itu mencari peserta tidaklah sulit," ungkap dia.
"Tetapi memberikan jaminan sosial kepada penduduk negara dengan 260 juta (Indonesia) itu tentu bukanlah pekerjaan yang mudah," sambungnya.
Politikus senior Golkar itu menuturkan, pemerintah memiliki perhatian lebih kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebab, dua lembaga tersebut masih memiliki sejumlah permasalahan.
"Cuma ada bedanya. Kalau BPJS Kesehatan selalu yang dibicarakan bagaimana menyelesaikan defisitnya, jadi cash flow-nya selalu defisit. Sebaliknya, BPJS Ketenagakerjaan ialah bagaimana caranya menginvestasikan uang yang banyak ini kan? Jadi terbalik 2 hal ini semua, jadi tentu persoalannya beda," tutur Kalla.
Selain memberikan sambutan, JK juga menandatangani prasasti peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPJS Ketenagakerjaan dan Investment Dealing Room.
"Mungkin tidak banyak bangsa yang besar yang mempunyai sistem jaminan sosial yang sebesar kita. Memang di negara-negara Skandinavia luar biasa jaminan sosialnya, tetapi penduduknya cuma 5-6 juta orang," kata JK dalam pidatonya.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengakui pengelolaan jaminan sosial di Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab, jumlah penduduk Indonesia terbilang banyak.
Hal itu dia katakan saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).