(Jokowi) mengaku sempat jengkel ketika melakukan inspeksi mendadak | PT Rifan Financindo Berjangka
Jokowi juga mengingat seluruh PNS untuk bekerja penuh integritas, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta setia melayani masyarakat. “Perubahannya sangat cepat. Sebagai birokrat, Saudara harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus mengikuti adanya gagasan inovatif. Harus mengikuti dinamika sosial, dinamika politik, dan dinamika ekonomi,” kata Presiden Jokowi.
Presiden mengatakan, birokrat harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan global yang menjadi tantangan zaman. Saat ini, masih ada birokrat yang tidak setia pada tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kerap mengulur-ulur waktu menyelesaikan permohonan izin.
Saat mengecek kehadiran kepala kantor, katanya, ternyata tidak berada di tempat. “Saya naik ke Lantai 3, saya mencari kepala kantor. Untungnya tidak ada. Kalau sudah jengkel. Untungnya tidak ada. Kalau ada saya gaplok langsung saat itu. Untungnya tidak ada,” kata Presiden Jokowi.
PNS kata Presiden, harus selalu mendengar keinginan masyarakat. "Kalau masyarakat ingin dilayani cepat, jangan sampai Saudara-saudara melayaninya dengan lambat. Dimaki-maki kita ini,” katanya.
Presiden menanyakan kepada petugas front desk mengenai lamanya pengurusan izin. Diperoleh jawaban bahwa penyebab pemohon harus menunggu dua minggu adalah kepala kantor. Sebab berdasarkan pengakuan petugas front desk, pengisian formulir hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Namun yang menjadi kendala adalah kepala kantor kerap berada di luar kantor, sehingga dokumen yang harus ditandatangani menjadi terbengkalai. “Saya jengkel sekali. Karena keluhan-keluhan itu saya dengar langsung dari dunia usaha, dari masyarakat,” katanya.
“Hanya lima tulisan. Saya suruh coba, saya datang ke kantor perizinan. Saya sudah punya syarat. Saya minta SIUP. Saya hitung, dua menit selesai. Seharusnya dua menit selesai, karena memang selesai pengisian dalam dua menit,” kata Kepala Negara saat memberikan Presidential Lecture bertema “Bersatu dalam Harmony : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024” kepada sekitar 5.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Hasil Seleksi Tahun 2017 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (27/3).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sempat jengkel ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengecek langsung pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Presiden mendapati pengurusan SIUP lama dan memakan waktu berminggu-minggu. Seharusnya pengurusan SIUP cukup tiga menit, sebab pemohon hanya mengisi data yang terdapat pada lima kolom yang tersedia.
Birokrasi Izin Usaha Jangan seperti Postingan 10 Halaman | PT Rifan Financindo Berjangka
Di sini saya maunya seperti itu. Karena saya memiliki pengalaman yang baik dan tidak baik," katanya.
Pada kesempatan itu diluncurkan perizinan online dan Presiden Jokowi mensosialisasikan aturan baru soal percepatan perizinan kepabeanan dan cukai dalam rangka kemudahan berusaha kepada 1.425 perusahaan yang hadir.
Percepatan perizinan kepabeanan untuk kemudahan berusaha dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan guna mendorong kemudahan berinvestasi dan ekspor.
"Dulu saya urus restitusi hampir setahun, kapok itu nggak saya urus, lebih banyak keluar duit daripada dapat restitusinya," katanya.
Presiden mencontohkan saat ia dulu mengurus investasi di Uni Emirat Arab sekitar 17-18 tahun lalu, hanya memakan waktu tidak sampai satu jam.
Dengan izin itu, ia bisa membangun kantor dan ruang pamer gudang tempat usahanya pada 18 tahun lalu.
Presiden mengatakan, saat ini masyarakat hidup di era modern yang semua ingin serba singkat, serba cepat, dan serba online. "Dan sudah saatnya kita bawa proses perizinan ke era yang sama, singkat cepat online. Saya ingatkan ke Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak sudah nggak adalah isi bermacam-macam," katanya.
Ia sendiri punya pengalaman ketika mengurus restitusi yang memakan waktu hampir setahun hingga membuatnya merasa kapok.
"Saya bertanya kapan kita terakhir baca posting di Facebook, baca Instagram sampai 10 halaman terus nonton di video YouTube sampai 2 jam. Saya beri hadiah sepeda, ini kuno banget. Orang maunya pendek-pendek singkat paling satu dua paragraf. Twitter dibatasi 280 karakter, ya sudah diperpanjang dari 140 karakter sebelumnya tapi tetap dibatasi," katanya kepada sekitar seribu hadirin yang sebagian besar adalah pengguna fasilitas kepabeanan.
Presiden Jokowi memerintahkan perizinan usaha khususnya untuk investasi dan ekspor lebih pendek dan singkat.
"Masih banyak hal besar yang mesti kita lakukan untuk memperbaiki negara ini. Sudah nggak zaman urus izin ke sana kemari terus isi berpuluh puluh kertas. Ini sudah bukan zamannya sekarang," kata Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan pengguna fasilitas kepabeanan dan peluncuran perizinan online di PT Samick Indonesia di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa, 27 Maret 2018.
Duh, Jokowi pun Curhat soal Kejengkelannya sat Mengurus Izin Usaha nan Ribet | PT Rifan Financindo Berjangka
Setelah dicari tahu, ternyata yang membuat proses pengajuan SIUP hingga dua minggu karena menunggu tanda tangan kepala kantornya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak mengungkapkan pengalamannya dalam mengurus izin untuk usaha saat hadir pada silaturahim dengan pengguna fasilitas kepabeanan di PT Samick Indonesia, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (27/3/2018) sore.
Dalam acara itu, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdangangan Enggartiasto Lukita, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, serta ribuan pengusaha di Kawasan Berikat.
"Waktu saya Gubernur, saya coba mau mengurus yang namanya SIUP. Saya datang ke kantor PTSP. Saya bawa persyaratannya, datang ke front desk. Saya minta izin, minta SIUP. Hanya dua menit, kenapa keluhan yang datang ke saya SIUP itu sampai dua minggu?" kata Jokowi.
Saya pernah cerita ke Pak Dirjen, dulu ngurus restitusi hampir setahun. Kapok saya enggak mengurus lagi setelah itu. Enggak saya urus, lebih banyak pusingnya daripada dapat uang restitusinya," tutur Jokowi.
Mendengar hal tersebut kala itu, Jokowi sangat jengkel, bahkan langsung ke lantai tiga mau menghampiri kepala kantor, namun saat itu orangnya tidak ada.
Pengalaman lainnya adalah ketika Jokowi mengurus restitusi pajak.
Restitusi merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.