Komisi XI DPR RI akan melakukan pengambilan suara atau voting Deputi Gubernur dan Gubernur Bank Indonesia | PT Rifan Financindo Berjangka
Untuk fit and proper tes Perry Warjiyo akan digelar pada Rabu (28/3) pukul 09.00 WIB. Masing-masing calon pejabat BI itu akan menyampaikan pemaparan visi misi sekitar 30 menit dan akan ada proses tanya jawab dengan anggota komisi XI sekitar 1 jam.
Dia mengungkapkan hingga saat ini Komisi XI belum memiliki calon unggulan untuk posisi Deputi Gubernur BI. "Belum ada, lihat besok biar ada playing field yang sama," ujar dia.
Untuk pemilihan Perry Warjiyo, Hendrawan mengungkapkan nantinya setiap anggota akan menentukan pilihan setuju atau tidak setuju.
Dia menjelaskan, fit and proper test untuk calon Deputi Gubernur BI akan digelar besok pagi (27/3/2018). Calon pertama yang akan diuji pukul 09.00 WIB adalah Dody Budi Waluyo, dilanjutkan dengan Wiwiek Sisto Widayat dan Doddy Zulverdi.
Ketiga calon Deputi Gubernur BI adalah Dody Budi Waluyo, Wiwiek Sisto Widayat dan Doddy Zulverdi. Kemudian calon tunggal Gubernur BI adalah Perry Warjiyo.
"Rabu malam kami langsung voting. Hasilnya akan keluar pada Rabu, ya sekitar pukul 21.00 WIB lah akan diumumkan," kata Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno usai rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Komisi XI DPR RI akan melakukan pengambilan suara atau voting Deputi Gubernur dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu (28/3) malam. Ini setelah fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan dilakukan.
Rizal Ramli 'Kepret' Sri Mulyani Lagi | PT Rifan Financindo Berjangka
Dia menyebut, Sri Mulyani jangan hanya berbicara soal ekonomi prudent, padahal semuanya defisit seperti neraca perdagangan, neraca pembayaran dan primer balance.
"Itu buat primer balance negatif dan sudah lampu kuning. Kalau Menkeu katakan prudent, come on 1998 defisit kita kecll, tapi begitu ada angin topan langsung krisis. Jadi saya minta Menkeu jangan sembarangan, jangan ngomong prudent, kalau primer balance positif bukan gali lobang dan bikin lobang lebih dalam," ujar dia.
Dia meminta DPR untuk menegur Kementerian Keuangan yang mengeluarkan kebijakan transaksi kartu kredit tersebut. "Kami minta DPR untuk galakan dikit gitu," kata dia.
Rizal Ramli juga mengatakan, Menteri Keuangan saat ini kurang memiliki inovasi dalam pembayaran utang negara yang sudah tembus Rp 4.000 triliun. Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa menukar utang bunga mahal dengan bunga yang murah.
Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan heran dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati tersebut meskipun kebijakan tersebut untuk modernisasi pelaksanaan anggaran.
"Saya bingung Menteri Keuangan mengeluarkan aturan pakai kartu kredit, bagaimana biaya transaksinya kan besar, bunga kredit tinggi bisa 30%. Tidak ada di negara lain transaksi kenegaraan pakai kartu kredit. Jangan-jangan ada likuiditas missmatch," ujar Rizal Ramli di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Pemerintah beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan penggunaan kartu kredit untuk pembelanjaan dan pembayaran Kementerian/Lembaga yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Catatan Rizal Ramli untuk Calon Gubernur BI yang Baru | PT Rifan Financindo Berjangka
Rizal Ramli berharap hasil RDPU Komisi XI DPR RI tidak hanya memberikan rekomendasi yang normatif bagi Gubernur dan Deputi BI terpilih nanti.
"DPR harus memberikan target yang tinggi dan jelas. Seperti menugaskan BI dalam penanggulangan berbagai defisit, dalam restrukturisasi tenor utang, dan mengubah struktur kredit yang timpang. Dan yang paling penting, BI harus berani memberikan data yang benar kepada publik," tutupnya.
Lanjut Rizal Ramli menjelaskan, kemudian soal ketimpangan kredit yang berbentuk seperti gelas anggur. Dia mengibaratkan bisnis besar dan BUMN di cawan gelas, bisnis menengah di leher gelas dan mayoritas rakyat dasar gelas.
"Sebanyak 83% kredit hanya mengalir ke bisnis besar, sisanya 17% ke bisnis menengah dan rakyat. BI bersama OJK harus dapat mengubah dalam 3 tahun ini struktur kredit menjadi 70% ke bisnis besar dan 30% untuk bisnis menengah dan kecil. Dengan ini pendalaman pasar uang malah akan dapat terjadi karena bisnis besar dapat menggali permodalan dari menjual saham dan menerbitkan surat utang," imbuhnya.
Kedua tentang utang, kurang lebih 50% dimiliki asing dan sebagian besar tenornya berjangka pendek. Kondisi ini menyebabkan kerentanan (vulneranilibity) dalam pasar uang.
"Karena itu secara bertahap, BI dan pemerintah harus kreatif melakukan restrukturisasi utang, renegosiasi ke negara2 kreditor untuk mengubah tenor utang dari jangka pendek ke jangka panjang. Bila berhasil, ini akan meningkatkan kestabilan keuangan dan juga dapat menurunkan tingkat bunga domestik," paparnya.
Rizal Ramli menyoroti tentang kelemahan struktural dalam makro ekonomi Indonesia sebagai tantangan bagi Gubernur dan Deputi BI yang baru.
"Pertama, berbagai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan (selama 3 bulan berturut-turut," kata Rizal Ramli.
Tercatat, neraca perdagangan Januari 2018 defisit sebesar USD0,68 miliar), defisit transaksi berjalan (USD5,8 miliar), service payment defisit APBN (pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang tahun ini mencapai Rp800-an triliun yang porsinya hampir dua kali lipat anggaran infrastruktur atau pendidikan) dan defisit neraca keseimbangan primer (Rp68,2triliun, 2017).
Hal ini disampaikan saat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar terkait pemilihan Deputi Gubernur dan Gubernur Bank Indonesia BI di Komisi XI DPR RI, Senin (26/3/2018),
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memberi beberapa catatan soal calon Deputi Gubernur dan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru.
Seperti yang diketahui, pada esok hari Selasa 27 Maret 2018 akan diadakan fit and proper test untuk Deputi Gubernur BI dan Rabu 28 Maret 2018 akan diadakan fit and proper test untuk calon tunggal Gubernur BI Perry Warjiyo.