Sri Mulyani menyindiri kinerja Kemenhub | PT Rifan Financindo Berjangka
"Saya anggap, Kemenhub agak lambat dalam menentukan atau mendorong mengundang peranan swasta. Ada semacam konservatif, ini pakai APBN paling gampang, loby paling kuat, dapat alokasi di DPR minta tambah anggaran kemudian belanja," tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, besarnya anggaran dan kelebihan lainnya kurang maksimal, bahkan cenderung digunakan untuk hal yang tidak wajar. Oleh karena itu, ke depan evaluasi terhadap rencana kerja dan anggaran harus diperbaiki, lihat mana yang bisa diefisiensikan.
"Saya kementerian ini sudah cukup populer dengan korupsi. Jadi anggaran itu harus dibuat semua anggaran dan ternyata bisa diefisiensikan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, Kemenhub merupakan salah satu kementerian yang belum bisa memaksimalkan peran swasta dalam pembangunan proyeknya. Padahal, jika mengandalkan APBN hasilnya terbatas.
Dari seluruh Kementerian dan Lembaga, Kemenhub selain diberikan pagu, banyak BLU yang dimiliki. Kemenhub juga dapat PMN untuk beberapa BUMN-BUMN secara teknis berada di bawahnya. Mestinya dicari alternatif karena APBN bisa difokuskan pada bidang di mana private sektor interest masuk ke situ.
Dari realisasi penyerapan anggarannya, sejak 2010 sampai saat ini ternyata tidak pernah capai 90%. Hal ini belum dilihat dari kualitas penggunaan anggaran, apakah benar-benar dipakai belanja dengan baik.
"Saya yakin Kemenhub ini kaget dikasih anggaran banyak. Mindset Anda belum mampu kelola anggaran apalagi tambahan anggaran. Tapi kalau tidak jadi apa-apa dosanya besar sekali pada rakyat, belum tambah dosa korupsi," tuturnya, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tahun 2019. Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyindiri kinerja Kemenhub yang tidak mampu kelola anggaran besar dengan baik.
Dari catatannya, pagu Kemenhub di 2010 dialokasikan sebesar Rp17,8 triliun dan naik pada 2018 sebesar Rp48,2 triliun. Bahkan, dari anggaran pada 2015 begitu spektakuler dari sebelumnya anggaran Rp37 triliun naik ke Rp65 triliun.
Sri Mulyani Kritik Tajam Cara Kemenhub Kelola Anggaran | PT Rifan Financindo Berjangka
"Saya mau bertanya, gedungnya sama, bayar listrik sama pasti habisnya di perjalanan dinas, pasti itu. Jadi kalau Rp 5 triliun itu bisa jadi berapa bandara. Berapa banyak bandara yang bisa kita bangun,?" tegas Sri Mulyani.
Dia menilai Kemenhub belum efektif mengelola anggaran.
Oleh karena itu sangat disayangkan jika sebuah kementerian tidak dapat memaksimalkan anggaran yang diberikan oleh negara. Kemenhub perlu melakukan perbaikan penyusunan anggaran serta memaksimalkan penggunaannya.
"Saya bukannya anti untuk tambah anggaran, but if we can give more tapi tidak jadi apa-apa itu dosanya besar sekali kepada rakyat Indonesia. Sudah kita mungut pajak, belanjanya tidak jadi, itu dosanya dobel, belum ditambah dosa korupsi," ucap Sri Mulyani.
Bahkan Sri Mulyani sempat menyebut, di tahun 2015 saat anggaran loncat dari Rp 37 triliun ke Rp 65 triliun, Kemenhub hanya berhasil membelanjakan Rp 47 triliun saja. Meski demikian, Sri Mulyani juga melihat adanya lonjakan belanja barang di 2015 dari Rp 10 triliun ke Rp 15,9 triliun.
"Coba kita lihat dari sisi penyerapannya tiap tahun. Tidak pernah Kemenhub menyerap lebih dari 90%. Jadi lihat cara Anda membelanjakan lagi. Kalau kita lihat 2009 sampai 2018 dari realisasi antara 87% hingga bahkan sempet drop ke 72%," kata Sri Mulyani bernada sindiran di depan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (1/2).
Alokasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 2016 hingga 2018. Pada 2016, Kemenhub menerima anggaran sebesar Rp 43,15 triliun, di 2017 sebesar Rp 45,98 triliun, dan 2018 Kemehub mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 48,20 triliun.
Hanya saja, besarnya anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan daya serap yang justru sangat minim.
Misalnya daya serap anggaran di tahun 2016 hanya sebesar 73,63% dan di 2017 86,39%. Hal ini dikritik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Kemenkeu Kritik Kinerja Kementerian Perhubungan | PT Rifan Financindo Berjangka
Ani mengingatkan agar pada Tahun 2018 serapan anggaran Kemenhub bisa lebih baik lagi. Jika penyerapan anggaran tidak ada kemajuan, maka Kemenkeu tidak bis memberikan penambahan anggaran.
“Anda (Kemenhub) mengelola Rp 48,2 triliun. Mindset anda untuk mengelola anggaran belum tentu mampu untuk bisa mengelola tambahan anggaran. If we can give more, tapi tidak jadi apa-apa itu dosanya besar sekali kepada Indonesia, sudah kita mungut pajak, belanjanya tidak jadi, belum ditambah korupsi. Jadi lihat cara anda membelanjakan lagi. Berapa sebetulnya kapasitas untuk membelanjakan secara baik.”
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut serapan anggaran Kemenhub setiap tahunnya tidak pernah lebih dari 90 persen.
“Kalau anda lihat dari sisa anggarannya yang paling spektakuler tahun 2015, presiden Joko Widodo baru (menjabat) ingin segera membangun dikasihlah anggaran loncat dari Rp 37 triliun ke Rp 65 triliun, how much you can spend? Hanya bisa membelanjakan Rp 47 triliun,” ujarnya.
“Ini cukup memberi ilustrasi mengenai kemampuan anda semua mengelola sebuah resource yang ada di tangan kita. There is no excuse, saya tidak bisa. Pagu anggaran dan penyerapannya Tahun 2010 kementerian ini anggarannya hanya Rp 17,8 triliun,” kata Sri Mulyani, Kamis (1/2).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengkritik kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia menilai serapan anggaran di Kemenhub masih kurang. Ada kelebihan anggaran yang diberikan sehingga membuat Kemenhub tidak bisa membelanjakannya secara maksimal.