Jokowi meminta kalangan perbankan tak hanya berfokus mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) | PT Rifan Financindo Berjangka
Sebelum 2017, pembagian sertifikat per tahun rata-rata hanya 500 ribu. Padahal baru 46 juta lahan tersertifikasi dari 126 juta bidang pada 2015. Jika kinerja itu diteruskan, Indonesia butuh 160 tahun untuk menyelesaikan sertifikasi di setiap jengkal lahan.
Jokowi mengaku tak ingin waktu selama itu. Dia memasang target tinggi dan terbukti bisa dicapai. "Tapi itu terus dikejar, ditelepon, diawasi, diancam. Kalau enggak, saya copot itu," tuturnya.
Tindakannya bertujuan memastikan masyarakat bisa memanfaatkan kredit usaha produktif dari sertifikat tersebut. Jokowi berpesan kepada masyarakat yang ingin menjaminkan tanahnya untuk menghitung baik-baik kegunaannya. "Jangan dibelikan hal-hal yang memberikan kenikmatan, seperti mobil atau sepeda motor, biar gagah," ucapnya.
Para UMKM itu tak akan dikenai bunga, tapi membayar biaya administrasi sebesar 3 persen. "Kami akan terus buka ini," kata Jokowi. Bantuan kredit kepada UMKM dinilai dapat mempersempit ketimpangan di Indonesia.
Pemerintah juga menggencarkan program sertifikasi tanah dan perhutanan sosial untuk mempermudah akses masyarakat ke perbankan. Tahun lalu, lima juta sertifikat telah dibagikan kepada masyarakat. Pada 2018 dan 2019, targetnya akan dibagikan masing-masing tujuh juta serta sembilan juta sertifikat.
Jokowi optimistis target tersebut tercapai jika melihat capaian tahun lalu. "Saya yakin bisa, tidak ada masalah. Tahun depan juga saya yakin bisa," ujarnya. Namun dia menyatakan prosesnya butuh pengawasan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Jokowi menuturkan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah bekerja sama mendorong kredit untuk UMKM. Programnya disebut Bank Wakaf Mikro, dimulai di lingkungan pesantren yang memiliki komunitas bisnis yang sudah berjalan.
Imbauan itu diberikan karena kondisi industri keuangan Indonesia saat ini dalam keadaan sehat. Kondisi tersebut dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, salah satunya melalui pemerataan akses keuangan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan.
Imbauan itu diberikan karena kondisi industri keuangan Indonesia saat ini dalam keadaan sehat. Kondisi tersebut dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, salah satunya melalui pemerataan akses keuangan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan.
Perbankan Jangan Asyik Mengumpulkan DPK | PT Rifan Financindo Berjangka
Memang membutuhkan lebih banyak tenaga dan pikiran disana. Tapi itulah memang yang harus kita lakukan," sebutnya.
Sementara itu, lanjut Presiden pemerintah telah berinisiatif dengan membuat program maupun kebijakan pada sektor ekonomi yang mendorong peningkatan pelaku usaha kecil mikro dan menengah.
Mulai dari program bantuan sosial non tunai, program lembaga keuangan mikro, inklusi keuangan hingga sertifikasi lahan. "Kita harus mendorong masyarakat terhubung dengan perbankan melalui program nontunai seperti program bantuan tunai," kata dia.
" Perbankan jangan asyik mengumpulkan DPK, tetapi kreditnya susah, terutama untuk pengusaha kecil," sebut Presiden.
Mantan Gubernur Jakarta ini mengatakan, perlu ada upaya yang lebih keras dari industri perbankan maupun jasa keuangan untuk meningkatkan pembiayaan bagi pengusaha kecil.
"Hanya kita tinggal memastikan tumbuhnya industri keuangan itu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," ujar Presiden Jokowi menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Di hadapan para pelaku industri keuangan, Jokowi menegaskan, di samping mengumpulkan DPK, industri perbankan juga perlu meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan bagi pengusaha kecil agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan pelaku industri perbankan dalam negeri jangan hanya sibuk menghimpun dana dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga ( DPK).
Menurut Presiden, saat ini perkembangan industri keuangan sedang tumbuh baik, mulai dari perbankan, asuransi, hingga pasar saham dalam negeri bergerak positif.
Jokowi Tegur Bank yang Doyan Kumpulkan Dana Masyarakat Tapi Pelit Salurkan Kredit ke Usaha Kecil | PT Rifan Financindo Berjangka
Dalam mendukung usaha kecil, kata Jokowi, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan bank mikro dengan kantor yang tidak terlalu luas, tetapi mampu memberikan kredit ke usaha kecil menengah (UKM) yang sudah berjalan baik tanpa dikenakan bunga.
"Hanya kena biaya administrasi 3 persen, kita akan terus buka jadi UKM harus diperhatikan, kita ingin ketimpangan di negara ini semakin menyempit," ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, industri perbankan seharusnya mengeluarkan tenaga dan pikiran yang lebih untuk membimbing dan mendukung permodalan pengusaha kecil agar usahanya meningkat.
"Sekali lagi jangan sampai industri perbankan asik mengumpulkan DPK tapi kreditnya susah, atau di atas kertas pemberian kreditnya bagus tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja, tidak menyebar, kita harus lakukan menyebar dan merata," tutur Jokowi.
Presiden Joko Widodo menyentil perbankan yang gemar mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK), tetapi sulit menyalurkan kreditnya ke usaha kecil yang dijalankan masyarakat.
"Perbankan jangan sampai kita asik mengumpulkan DPK tapi pemberian kreditnya susah, terutama ke pengusaha kecil menengah mikro," ujar Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (18/1/2018).