(DPD) RI menolak rencana Kementerian Perdagangan RI yang akan mengimpor beras | PT Rifan Financindo Berjangka
Sebab kata Haji Uma, pernyataan Kemendag tak berdasar. Selain itu, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap harga gabah petani yang akan Panen raya dalam waktu dekat. “Tadi kita juga mempertanyakan dimana manfaat dari programcetak sawah baru yang menghabiskan anggaran Rp 1,18 triliun. Lalu pupuk subsidi yang menghabiskan dana Rp 48 triliun,” ujar Haji Uma. Karena itu, Komite II mengeluarkan pernyataan bersama untuk menolak impor beras.
“Kalau krisis atau untuk berjaga-jaga boleh impor beras, tapi stok beras kita masih banyak termasuk di Aceh yang sampai sekarang stoknya 30.000 ton, cukup untuk enam bulan kedepan,” katanya. Persoalan lain, yang memenangkan tender impor beras itu bukan Bulog tapi perusahaan lain.
“Harusnya dana impor berasitu bisa dialihkan ke Bulog untuk membeli beras berkualitas bagus,” katanya. DPD berharap tak ada kepentingan politik dalam impor beras tersebut.
Sebab kata Haji Uma, pernyataan Kemendag tak berdasar. Selain itu, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap harga gabah petani yang akan Panen raya dalam waktu dekat. “Tadi kita juga mempertanyakan dimana manfaat dari programcetak sawah baru yang menghabiskan anggaran Rp 1,18 triliun. Lalu pupuk subsidi yang menghabiskan dana Rp 48 triliun,” ujar Haji Uma. Karena itu, Komite II mengeluarkan pernyataan bersama untuk menolak impor beras.
“Kalau krisis atau untuk berjaga-jaga boleh impor beras, tapi stok beras kita masih banyak termasuk di Aceh yang sampai sekarang stoknya 30.000 ton, cukup untuk enam bulan kedepan,” katanya. Persoalan lain, yang memenangkan tender impor beras itu bukan Bulog tapi perusahaan lain.
“Harusnya dana impor berasitu bisa dialihkan ke Bulog untuk membeli beras berkualitas bagus,” katanya. DPD berharap tak ada kepentingan politik dalam impor beras tersebut.
Selain itu diduga ada kepentingan politik dalam impor beras tersebut. Penolakan itu disampaikan dalam rapat dengan Kementerian Perdagangan yang dihadiri Direktur Impor, Indrasari Whisnu Wardhana dan Kepala Badan Ketanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Agung Hendriadi, di Gedung Parlemen Lt III Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).
“Dari Kementerian Pertanian dalam rapat tadi menyebutkan cadangan beras kita di Badan Urusan Logistik (Bulog) mencapai 900.000 ton, artinya masih cukup untuk enam bulan kedepan. Dalam waktu dekat juga semua daerah akan panen raya, artinya beras kita masih surplus,” kata Anggota Komite II DPD RI, H Sudirman alias Haji Uma.
KOMITE II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menolak rencana Kementerian Perdagangan RI yang akan mengimpor beras premium 500.000 ton dalam waktu dekat. Karena dikhawatirkan harga gabah petani akan menurun.
Komite II DPD RI: Stok Beras Aman Sehingga Tidak Perlu Impor | PT Rifan Financindo Berjangka
Sementara itu, Agung Hendriadi mengatakan bahwa, stok beras dikatakan aman apabila pemerintah memiliki CBP sekitar 1 juta ton pada akhir tahun. "Oleh karena itu pada tahun 2018, Perum Bulog harus didorong untuk melakukan peningkatan serapan gabah atau beras, khususnya mengoptimalkan serapan pada saat panen raya di bulan Februari hingga Mei 2018," tambah Agung.
Secara rinci, dalam RDP terkait kebijakan impor beras, telah dihasilkan empat butir pernyataan sikap anggota Komite II DPD RI. Pertama, menolak kebijakan impor beras. Kedua, meminta pertanggungjawaban Kementerian Perdagangan dan Bulog tentang impor. Ketiga, mengembalikan fungsi Bulog sebagai stabilisator harga pangan pokok, menyerap gabah petani dan pendistribusian beras. Terakhir, meminta pemerintah menguatkan aturan agar Bulog dapat menyerap beras petani sesuai dengan target.
"Beberapa daerah wilayah timur Indonesia mayoritas masyarakat menyukai beras lokal, sehingga kebijakan impor beras medium yang akan digunakan untuk menstabilkan harga beras dipandang kurang pas," ujar beberapa anggota DPD dari Indonesia timur.
Point penting yang mengemuka dalam RDP adalah, terkait cadangan beras pemerintah (CBP) yang harus diperkuat. Mengingat CBP saat ini berkisar 240 ribu ton per tahun, dipandang tidak memadai untuk stabilisasi harga dan pasokan beras, khususnya pada saat harga beras naik seperti akhir-akhir ini.
Berdasarkan laporan yang diperoleh dari daerahnya masing-masing, Komite II DPD menyatakan stok beras di wilayahnya cukup dan aman, sehingga tidak diperlukan impor beras. "Kami telah melakukan survei di wilayah masing-masing pada saat reses, dan diketahui bahwa stok dan ketersediaan beras cukup, bahkan aman sampai masuk panen raya pada awal Februari 2018," kata beberapa anggota DPD di Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Para anggota DPD juga menyuarakan bahwa kebijakan impor beras, meskipun hanya 500 ribu ton akan berdampak negatif ke petani yang sebentar lagi akan memasuki masa panen raya. Hal lain yang menjadi sorotan adalah terkait kebijakan impor antara lain, pelaksana impor awalnya oleh PT Perusahaaan Perdagangan Indonesia (PPI), kemudian akhirnya berubah ke Perum Bulog.
Penolakan pun datang dari beragam penjuru. Selain bukan solusi jitu, impor beras akan merugikan petani karena sebentar lagi akan memasuki masa panen raya. Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia pun menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang pemerintah, membahas gejolak harga dan pasokan beras.
Wakil Ketua Komite II DPD, Aji Mirza Wardana dan 18 anggota bertatap dengan pihak pemerintah yang diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi dan Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana.
Beras adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Dan ketika harganya naik, banyak orang yang limbung, mulai dari rakyat kecil hingga istana. Pemerintah pun, seperti sebelum-sebelumnya, memilih jalan pintas ketika menghadapi masalah beras, yaitu impor. Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan pada Kamis, 11 Januari lalu, memutuskan akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton.
5 Kejanggalan saat pemerintah putuskan impor beras | PT Rifan Financindo Berjangka
Rencana impor beras ini pun akhirnya menuai berbagai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan impor beras.
Sebab, sebagian daerah produsen beras menyatakan masih surplus dan beras impor hanya akan mematikan petani. Selain itu, masa panen juga sudah akan terjadi pada Maret 2018.
Djarot menegaskan, impor beras tidak akan mengganggu penyerapan gabah dan beras dari petani. Sebab, pihaknya akan tetap membeli beras dari petani dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.
"Impor ini kan untuk memperkuat cadangan, jadi kita tetap menyerap beras dari petani. Bukan berarti kita impor, lalu beras dari petani tidak dibeli," jelasnya.
"Beras yang datang tidak langsung disalurkan, jadi jangan salah. Beras yang akan diimpor ini, untuk memperkuat cadangan beras kita. Di mana sekarang stoknya 800.000 ton, ini digunakan untuk operasi pasar," ujar Djarot.
Djarot mengatakan, beras impor akan disalurkan kepada masyarakat usai pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu melalui rapat koordinasi terbatas. "Tugas Bulog hanya impor, kapan penyalurannya nanti diputuskan oleh rakortas," jelasnya.
Pemerintah telah memutuskan untuk menugaskan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan impor beras umum dan premium sekitar 500.000 ton pada Februari 2018. Saat ini, Bulog tengah membuka proses tender pada negara-negara yang ingin menjual beras ke Indonesia.
Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, beras yang akan didatangkan tidak langsung disalurkan kepada masyarakat. Impor beras yang akan didatangkan nantinya hanya akan memperkuat cadangan beras saat ini.