PT Rifan Financindo Berjangka - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan jika dilihat besaran jumlah pemangkasan anggaran Rp 133,8 triliun sangat memungkinkan anggaran yang dialokasikan untuk penyertaan modal negara di BUMN juga pasti akan terpangkas atau tertunda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melakukan beberapa langkah efisiensi terhadap APBN-P 2016 dengan memangkas sejumlah pos pos pengeluaran pemerintah seperti biaya perjalanan dan biaya operasional sebesar Rp 133,8 triliun yang berupa anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.
Begitu juga transfer dana ke daerah yang sudah dipastikan akan dipangkas mempunyai korelasi dengan pembangunan di daerah berupa perbaikan infrastruktur.
"Tentu ini akan berdampak serius dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di daerah, serta meningkatnya inflasi di daerah akibat kurangnya atau jeleknya sarana dan prasarana infrastruktur dalam proses supply chain barang dan jasa," sebut Arief kepada redaksi, Jumat (12/8).
Karena saat ini ekonomi Indonesia lebih ditopang dengan belanja negara, artinya jika dilakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun juga akan berdampak pada tingkat penciptaan lapangan kerja baru, serta sangat mungkin akan terjadi penurunan hubungan kerja terhadap buruh akibat permintaan barang dan jasa yang menurun dari belanja pemerintah.
Jumlah Pengangguran Baru Pada Angkatan Kerja Baru Akan Bertambah | Rifan Financindo
"Sebagai contoh yang paling konkrit adalah pemangkasan biaya perjalanan pegawai pemerintah maka akan berdampak pada penurunan pendapatan pada usaha sektor transportasi dan perhotelan serta industri makanan dan minuman," ujar Arief.
Begitu juga dengan pemangkasan biaya operasional kementerian dan lembaga serta transfer dana ke daerah akan menurunkan pendapatan sektor usaha konstruksi dan industri akibat turunnya permintaan dari belanja negara.
"Apalagi akan sangat berbahaya jika pemerintah sampai membatalkan atau menunda dana alokasi untuk penyertaan modal negara di BUMN, akan berdampak pada RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) dan bisnis opportunity yang sudah direncanakan oleh BUMN yang mendapatkan alokasi PMN dari APBN," ungkap
Angga.
Dari semua itu, lanjut dia, maka ancaman PHK terhadap pekerja di sektor jasa tranportasi, perhotelan, industri makanan dan minuman, konstruksi dan manufacturing akan segera terjadi. "PHK besar-besaran sudah di depan mata," tambahnya.
Akibat dari pemangkasan anggaran juga akan berdampak dengan makin bertambahnya jumlah pengangguran baru pada angkatan kerja baru karena tidak adanya lapangan kerja baru yang dipengaruhi dari belanja negara. Sebab setiap Rp 50 triliun yang dibelanjakan negara akan menghasilkan 400.000 lapangan kerja baru
"Nah dengan begitu maka lapangan kerja baru sebesar 1,3 juta tidak akan tercipta," kata Arief.
Karena itu dalam melakukan pemotongan APBN-P yang sudah ditetapkan oleh DPR RI, Menteri Keuangan tidak bisa seenaknya saja memangkas anggaran sebesar Rp 133,8 trilyun, semua harus dikomunikasikan terlebih dahulu baik di legislarif daerah maupun dengan kepala daerah dan dewan di daerah .
"Dampak lain dari rencana pemangkasan anggaran itu apalagi terhadap transfer daerah maka akan menimbulkan pratek pratek mafia anggaran baru yang berkeliaran di kementerian untuk berusaha agar alokasi dana anggaran yang sudah disetujui tidak dipangkas oleh Kementrian Keuangan. Nah kalau sudah begitu KPK jangan tinggal diam sebab akan banyak "operasi oper tangan alias OOT" para mafia anggaran di Kemenetrian Keuangan," demikian Arief.
Menko Darmin: Pemangkasan Anggaran Tak Boleh Ganggu Aktivitas Ekonomi | Rifanfinancindo
Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran dalam susunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Pemerintah memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp133,8 triliun pada APBNP 2016.
Anggaran belanja pemerintah yang akan dikurangi akibat hal tersebut adalah Rp65 triliun, sementara dana transfer ke daerah dibabat hingga Rp68,8 triliun.
Dia meyakini anggaran yang dihemat tidak menyentuh program prioritas maupun program bantuan sosial.
"Kemudian program bantuan sosial juga enggak diganggu sama sekali, apakah KIP, KIS BPJS, PKH itu semuanya enggak akan dikurangi," tambahnya.
Darmin menjelaskan, pemerintah tidak melakukan penghematan secara otomatis. Harus dilihat lebih detail di setiap Kementerian dan Lembaga. Menurutnya, penghematan tidak melulu fokus pada pemangkasan anggaran belanja. Penghematan juga bisa dilakukan pada sisa dana lelang.
Menteri koodinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, meski melakukan penghematan, pemangkasan anggaran tidak boleh mengganggu aktivitas ekonomi. Pasalnya salah satu tujuan penghematan anggaran ini adalah mengendalikan APBN 2016.
"Tujuan dari penghematan itu pengendalian APBN 2016, penghematan ini tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun dampak dari APBN terhadap aktivitas ekonomi," kata Darmin di kantornya, Jumat (12/8/2016).
Ini Mekanisme Pemangkasan Anggaran K/L | PT Rifan Financindo
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan, pemangkasan tersebut tidak datang dari usulan masing-masing k/l. Adapun pemangkasan anggaran k/l itu akan ada mekanisme tersendiri dengan harapan tidak memberi tekanan terhadap operasional k/l ketika anggaran dipangkas.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memangkas anggaran kementerian/lembaga (k/l). Dalam hal ini, hampir seluruh k/l akan terkena pemangkasan anggaran belanja dengan total Rp65 triliun.
Mekanisme yang dimaksudkan Mardiasmo yakni Kemenkeu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan memberikan pagu anggaran setiap k/l dengan besaran yang berbeda-beda. Artinya, tiap k/l akan memiliki anggaran yang berbeda atau pemangkasan tidak akan sama antara satu k/l dengan yang lainnya.
"Misalnya Kementerian PU-PR, kita usulkan dengan anggaran sekian, untuk detailnya akan ada di kementerian tersebut," kata Mardiasmo, ditemui usai rapat koordinasi anggaran, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jum'at (12/9/2016).
Dari pagu tersebut, nantinya setiap k/l akan menyisir kiranya belanja apa yang bisa dihemat, terutama belanja yang tidak prioritas dan tak mendesak seperti anggaran pembangunan gedung, anggaran perjalanan dinas, anggaran konsinyering, dan proyek yang belum ditenderkan.
"Tapi kita mencoba dari jenis-jenis belanja yang termasuk ada yang sisa lelang yang tidak akan diselesaikan, dan kementerian sendiri mengatakan bahwa ini memang tidak bisa. Jadi ada voluntery self blocking. Karena memang dari yang ini tinggal empat bulan lagi kan. Jadi tidak mungkin kita sekaligus, kita masukkan di situ," pungkas dia.