Jawaban atas keluhan masyarakat terkait tarif tol | PT Rifan Financindo Berjangka
Selain dua opsi itu, Basuki juga mempertimbangkan tax holiday yang sempat digulirkan saat rapat dengan Jokowi dua hari lalu. Opsi itu bisa dijalankan karena Menkeu Sri Mulyani sudah memberikan lampu hijau. Sri Mulyani bahkan sudah menugaskan perwakilan dari Kemenkeu untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR.
Basuki mengatakan, di tahun 0-10, tol pasti merugi. Namun, argo utang ke bank sudah mulai dan terus berjalan. Dengan adanya tax holiday, beban pun bisa dikurangi. Dampaknya, tarif juga bisa lebih ditekan. Pajak, kata Basuki, merupakan cost. “Jika ini dikurangi, beban berkurang, tarif pun berkurang,” katanya.
Jasa Marga menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Melalui keterangan resmi, Corporate Secretary M. Agus Setiawan memastikan kendati tarif tol turun, kualitas pelayanan operator tidak lantas turun. Menurutnya, adanya penambahan masa konsesi dan perubahan golongan kendaraan atau dengan kata lain Internal Rate of Return (IRR) dari jalan tol tersebut tetap terjaga, penurunan tarif tidak akan memengaruhi operasional operator.
Senada dengan Herry, Basuki juga menilai bahwa tol Cipali harus terus digenjot agar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh kendaraan logistik. “Meski didiskon sampai 30 persen, tetap saja kendaraan logistik itu tidak masuk ke Cipali,” ungkap Basuki.
Dengan grouping golongan III-V, Basuki berharap akan lebih banyak lagi kendaraan logistik yang masuk tol. Jika kendaraan yang masuk tol lebih banyak, meski pun tarifnya diturunkan, target pendapatan akan tetap tercapai. “Misalnya, masuk mobil 10 dengan tiket Rp10. Dapatnya Rp100. Ini kan akan sama dengan masuk 20 mobil dengan tiket Rp5. Dapatnya sama-sama Rp100. Itu yang diutak-atik. Tarif golongan V bisa turun sampai hampir 50 persen,” terang Basuki.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, kebijakan perpanjangan konsesi dipastikan hanya akan berlaku untuk ruas-ruas tertentu yang dinilai terlalu mahal dengan daya beli masyarakat yang masih rendah. Terutama untuk ruas antarkota.
Sedangkan untuk opsi grouping, Herry memastikan kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk seluruh ruas tol. Namun, penerapannya belum tentu dilakukan serentak. Ruas-ruas tol yang punya potensi besar dilewati kendaraan logistik menjadi perhatian utama. Seperti ruas tol Cikopo-Palimanan. Menurut Herry, persentase kendaraan berat di ruas tol tersebut hanya 15 persen. Padahal, kendaraan berat banyak sekali melewati jalur pantura.
Soal apakah hal itu berlaku untuk semua tol, presiden belum bisa memastikan. Apalagi, kajian belum sepenuhnya selesai. “Ini baru dihitung satu per satu. Jangan minta cepet-cepet lah,” tuturnya.
Terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini draft mengenai kebijakan penurunan tarif tol tengah dirampungkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). “Sekarang sedang dihitung lagi. Sedang dikerjakan. Yang menetapkan menteri PUPR,” katanya kemarin. Seperti halnya yang disampaikan Jokowi, penurunan tarif tol bisa dilakukan dengan perpanjangan konsesi dan grouping golongan III-V.
Presiden menyatakan, kajian sudah dilakukan oleh lintas kementerian. Mulai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perhubungan, dan Menteri BUMN. Hasil kajian itu telah disampaikan ke presiden, Kamis lalu (22/3/2018).
Menurut Jokowi, ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh untuk menurunkan tarif tol. Mulai dari perpanjangan konsensi, penggabungan golongan kendaraan, hingga pemberian tax holiday bagi proyek-proyek pembangunan tol. Berdasarkan kalkulasinya, penurunan tarif tol nantinya bisa mencapai 20 sampai 30 persen.
Jawaban atas keluhan masyarakat terkait tarif tol yang dianggap terlalu mahal akan segera terwujud. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penurunan itu akan diberlakukan setidaknya pekan depan.
“Akhir bulan ini sudah (direalisasikan),” kata Jokowi saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Sabtu (24/3/2018).
“Tinggal gitu saja,” lanjutnya seraya menunjukkan gerakan orang tanda tangan.
Tarif Tol Murah Diprioritaskan Bagi Jalur Angkutan Logistik | PT Rifan Financindo Berjangka
Klaster tarif yang semula lima golongan akan dipangkas menjadi tiga saja. KLaster tarif golongan I dan II akan tetap dipertahankan. Sementara klaster tarif golongan III, IV, V, akan dijadikan satu.
"Jadi, dengan cara begitu kita bisa mengurangi harga [tarif tol]. Itu sudah perintah presiden untuk menurunkan tarif jalan tol 20-30 persen," kata Endra.
Dia menambahkan, untuk merealisasikan formulasi penurunan tarif tol ini diperlukan adanya Keputusan Menteri (Kepmen) yang baru sebagai payung hukumnya.
"Harus Kepmennya diubah atau disesuaikan dulu. Penepatan tarif harus dari Kepmen. Mungkin digratiskan dulu kalau memang belum bisa diterapkan. Tapi, kalau waktunya kekejar untuk perubahan, Kepmen itu langsung disesuaikan," kata Endra.
Tapi, yang sudah beroperasi masih dilihat. Penyesuaian tarif tol ini pokoknya ditekankan yang kira-kira semuanya jalur logistik," kata dia.
Pemerintah akan berupaya mendorong penurunan tarif tol tanpa mengurangi tingkat pengembalian modal atau internal rate of return (IRR) jalan tol. Endra mengatakan bahwa itu adalah bagian syarat dari formulasinya.
"Jadi, kalau IRR-nya 15,5 persen. Nah, yang diubah masa konsensinya, misalnya dari 35 tahun kita dorong menjadi 50 tahun," kata Endra.
Pemerintah mempertimbangkan skema penurunan tarif yang tidak merugikan pihak pengelola jalan tol. Caranya dengan memperpanjang masa konsesi pengelolaan jalan tol dan merestrukturisasi klaster tarif.
"Seperti dalam kota kan bukan jalur logistik. Pokoknya yang mendukung fungsi logistik dari arahan presiden harus dikurangi," ujar Endra di kawasan Bundaran HI Jakarta dalam acara perayaan Hari Air Dunia ke-26 pada Minggu (25/3/2018).
Namun, menurut dia, pemerintah perlu memerinci lagi kategori jalur tol yang dilintasi angkutan logistik. Misalnya, jalan tol yang melingkari Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR), sebagian ada yang merupakan jalur logistik dan bukan.
"Makanya, akan dilihat dulu ruas per ruas," kata Endra.
Pemerintah saat ini sedang menggodog formulasi penurunan tarif tol agar dapat jauh lebih murah, khususnya bagi angkutan logistik.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja memastikan pemberlakuan formulasi tarif murah bagi angkutan logistik itu tidak memprioritaskan penerapan di jalan tol dalam kota.
Dianggap Terlalu Mahal, Pemerintah Memotong Tarif Tol Truk Logistik | PT Rifan Financindo Berjangka
Budi menambahkan, Kemenhub akan mengusulkan juga adanya kemudahan pajak untuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Serta, perlu adanya pengklasifikasian truk logistik agar menjadi murah. "Ada satu contoh di ruas jalan tol di timur yang saat ini kira-kira Rp 180 ribu. Dengan sistem baru ini bisa memangkas tarif hingga Rp 90 ribu," lanjutnya.
Sebelum antuarn ini diberlakukan, Kemenhub akan membicarakan hal ini dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia berharap, aturan ini dapat segera terlaksana.
"Saya harap selasa atau rabu depan sudah bisa diterapkan. Yang pasti, hal ini akan menekan biaya operasional logistik," tutupnya.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, harus ada keringanan untuk masyarakat dari pembangunan jalan tol. Lanjutnya, pemerintah perlu menurunkan tarif tol untuk truk logistik. "Ada tiga hal yang perlu di evaluasi, pertama mengenai tarif yang mahal untuk truk logistik. Nanti, pengelola jalan tol diberikan konsesi lebih panjang. Jadi satuan harga itu lebih rendah 10 sampai 15 persen," katanya, di stasiun Kota, Jakarta, Minggu (25/3).
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menurunkan tarif tol. Peraturan ini diberlakukan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangakn tarif tol untuk angkutan logistik terlalu mahal.